Suara.com - Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipertaruhkan karena memilih menyikapi kritikan Fadli Zon dengan teguran. Pengamat politik Ujang Komarudin memprediksi elektabilitas Prabowo bakal tergerus jika mempertahankan sikapnya yang demikian.
Menurut Ujang, sudah sejak dulu Fadli Zon memang memiliki DNA sebagai kritikus. Karena itu seharusnya Gerindea bisa memberikan keleluasaan kepada Fadli untuk tetap mempertahankan jika kritis, kendati posisi Gerindra saat ini berada di koalisi.
Sebab, kata Ujang, kerugian bakal melanda Prabowo jika terus melarang kritik Fadli Zon dengan memberikan teguran.
"Besar atau kecil akan berpengaruh. Jika terus melarang Fadli Zon maka rakyat bisa saja akan menyalahkan Prabowo. Itu bisa membuat elektabilitas Prabowo bisa stagnan bahkan menurun," ujar Ujang dihubungi, Senin (15/11/2021).
Sikap Prabowo yang menegur Fadli Zon usai mengkritik Presiden Jokowi itu memang patut dipahami. Mengingat posisi Gerindra di koalisi dan Prabowo yang kini menjadi bawahan Jokowi dengan menjabat Menteri Pertahanan.
"Karena ada dalam koalisi pemerintahan, maka ada hukum tak tertulis diantara mereka. Masa ada dalam koalisi pemerintah, tapi mengkritik pemerintah. Bisa diistilahkan jeruk makan jerus. Inilah salah satu minus gabung dengan pemerintah, tak bisa bersuara keras dan lantang untuk membela rakyat," tutur Ujang.
Namun begitu bagi Ujang sikap Prabowo tetap dinilai berlebihan. Ia menyebut sikap kritis itu sudah menjadi hak Fadli Zon selaku anggota DPR dalam melalukan fungsi pengawasan.
"Apa yang dilakukan Prabowo berlebihan. Hak Fadli Zon sebagai anggota DPR untuk menyuarakan kondisi dan masalah banjir yang sedang dihadapi masyarakat Sintang. Mestinya didukung dan dorong agar lebih kencang lagi mengkrtik," kata Ujang.
Dengan melakukan peneguran terhadap Fadli, Gerindra dinilai memiliki kerisauan soal posisinya di koalisi partai pemerintah. Ujang berujar Gerindra memilih menghindari polemik di koalisi, maka menegur Fadli Zon yang kritis adalah jalan yang dipilih.
Baca Juga: Analisa Pakar Usai Fadli Zon Kena Tegur Gerindra Gegara Kritik Jokowi
"Dampaknya tak akan harmonis hubungan Prabowo dan Gerindra dengan Jokowi. Karena Gerindra dianggap tak paham aturan berkoalisi. Dan dampaknya akan merugikan Jokowi," kata Ujang.
"Dampak itu dihindari oleh Gerindra, dengan cara menegur Fadli Zon," tandasnya.
Fadli Zon memberikan sindiran kepada Presiden Jokowi soal kapan dirinya meninjau banjir Sintang. Menanggapi itu, Partai Gerindra menegaskan bahwa cuitan Fadli Zon bersifat pribadi.
Juru Bicara yang juga Waketum Partai Gerindra Habiburokhman berujar bahwa Ketum Gerindra Prabowo sudah memberikan teguran.
"(Ditegur) Pak Prabowo melalui Pak Sekjend (Ahmad Muzani)," kata Habiburokhman, Minggu (14/11/2021).
Habiburokhman menegaskan bahwa pernyataan Fadli Zon tidak mewakili Fraksi Gerindra di DPR maupun partai.
Berita Terkait
-
Analisa Pakar Usai Fadli Zon Kena Tegur Gerindra Gegara Kritik Jokowi
-
Fadli Zon Kena Tegur Gerindra Usai Kritik Jokowi, Pengamat: Prabowo Berlebihan
-
Dapat Teguran dari Prabowo Usai Kritik Jokowi, Fadli Zon Didesak untuk Melawan
-
Fadli Zon Sentil Jokowi Soal Banjir Sintang, Gerindra Kebakaran Jenggot dan Minta Maaf
-
Survei DTS: Ganjar, Anies, dan Prabowo Top 3 Capres 2024, Bukan Puan dan Airlangga
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Wamenkum: Penyadapan Belum Bisa Dilakukan Meski Diatur dalam KUHAP Nasional
-
Hindari Overkapasitas Lapas, KUHP Nasional Tak Lagi Berorientasi pada Pidana Penjara
-
Kayu Hanyutan Banjir Disulap Jadi Rumah, UGM Tawarkan Huntara yang Lebih Manusiawi
-
Video Viral Badan Pesawat di Jalan Soetta, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan
-
Perpres Baru Bisnis dan HAM Masih Menunggu Teken Menko Airlangga
-
Rawan Roboh Selama Cuaca Ekstrem, Satpol PP DKI Jakarta Tertibkan 16 Reklame Berbahaya