Suara.com - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggap terlalu berlebihan usai memberikan teguran terhadap Fadli Zon buntut kritik Presiden Joko Widodo di Twitter. Seharusnya Prabowo justru memberikan dukungan bukan justru sebaliknya.
"Apa yang dilakukan Prabowo berlebihan. Hak Fadli Zon sebagai anggota DPR untuk menyuarakan kondisi dan masalah banjir yang sedang dihadapi masyarakat Sintang. Mestinya didukung dan dorong agar lebih kencang lagi mengkrtik," kata Ujang saat dihubungi, Senin (15/11/2021).
Menurutnya, Fadli yang bertugas sebagai anggota DPR RI memang digaji untuk bersuara keras terhadap pemerintah. Namun, yang menjadi persoalan memang posisi Gerindra saat ini berada di dalam pemerintahan.
"Persoalannya memang, Prabowo dan Gerindra ada dalam barisan koalisi Jokowi. Karena ada dalam koalisi pemerintahan, maka ada hukum tak tertulis diantara mereka. Masa ada dalam koalisi pemerintah, tapi mengkritik pemerintah. Bisa diistilahkan jeruk makan jeruk," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan, apa yang nampak pada Gerindra memang menjadi minus ketika partai politik bergabung dengan pemerintah. Seharusnya Gerindra bisa bersuara lebih lantang untuk rakyat.
"DNA Fadli Zon adalah kritikus. Beri keleluasaan tuk agar bisa tetap kritis," ujarnya.
Ujang menilai dengan adanya kejadian ini justru ke depan bukan tidak mungkin akan merugikan nama Prabowo sendiri. Elektabilitas Prabowo bisa menurun.
"Jika terus melarang Fadli Zon, maka rakyat bisa saja akan menyalahkan Prabowo. Itu bisa membuat elektabilitas Prabowo bisa stagnan bahkan menurun," tandasnya.
Teguran Prabowo
Baca Juga: Dapat Teguran dari Prabowo Usai Kritik Jokowi, Fadli Zon Didesak untuk Melawan
Sebelumnya, Fadli Zon memberikan sindiran kepada Presiden Jokowi soal kapan dirinya meninjau banjir Sintang. Menanggapi itu, Partai Gerindra menegaskan bahwa cuitan Fadli Zon bersifat pribadi.
Juru Bicara yang juga Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, bahwa pernyataan Fadli Zon tidak mewakili Fraksi Gerindra di DPR maupun partai.
"Soal tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai," kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (14/11/2021).
Habiburokhman mengatakan Gerindra sudah memberikan teguran terhadap Fadli, buntut dari sindiran yang ia tweet.
"Kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan," ujar Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman sebagai kader Gerindra, sebuah teguran merupakan hal yang biasa apabila ada pernyataan yang dinilai kurang tepat.
Tag
Berita Terkait
-
Dapat Teguran dari Prabowo Usai Kritik Jokowi, Fadli Zon Didesak untuk Melawan
-
Fadli Zon Sentil Jokowi Soal Banjir Sintang, Gerindra Kebakaran Jenggot dan Minta Maaf
-
Survei DTS: Ganjar, Anies, dan Prabowo Top 3 Capres 2024, Bukan Puan dan Airlangga
-
Tugas Brimob Semakin Berat dan Kompleks, Kapolri Ingatkan Hal Ini
-
Buntut Sindir Jokowi Di Twitter, Fadli Zon Kena Tegur Gerindra
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Wamenkum: Penyadapan Belum Bisa Dilakukan Meski Diatur dalam KUHAP Nasional
-
Hindari Overkapasitas Lapas, KUHP Nasional Tak Lagi Berorientasi pada Pidana Penjara
-
Kayu Hanyutan Banjir Disulap Jadi Rumah, UGM Tawarkan Huntara yang Lebih Manusiawi
-
Video Viral Badan Pesawat di Jalan Soetta, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan
-
Perpres Baru Bisnis dan HAM Masih Menunggu Teken Menko Airlangga
-
Rawan Roboh Selama Cuaca Ekstrem, Satpol PP DKI Jakarta Tertibkan 16 Reklame Berbahaya