Suara.com - Wakil Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (PP), Lasman Napitupulu mendesak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sanksi tegas kepada kadernya Junimart Girsang.
"Ibu Megawati harus menegur sanksi, sanksinya PAW (pergantian antar waktu dari anggota DPR) kan," kata Lasman di sela-sela aksi unjuk rasa PP di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11/2021).
Menurut Lasman, Junimart tak berkompeten menjadi anggota DPR lantaran diduga salah meminta Kemendagri membubarkan PP. Menurutnya, jika Junirmart berkompeten tidak akan mungkin keluar pernyataan yang menyinggung.
"Kalau dia lulus uji kompetensi, dia tidak akan keluar bahasa seperti itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Lasman menegaskan, bahwa PP ada atas kebutuhan bangsa, bukan kebutuhan kelompok atau individu.
Junimart Minta Maaf
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Junimart menyampaikan permohonan maaf kepada organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) atas pernyataannya yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan ormas yang sering terlibat bentrokan.
Sebelumnya pernyataan Junimart memang sempat memicu protes khususnya dari PP. Junimart menilai dirinya merasa yakin kalau PP tidak secara utuh membaca pernyataannya yang menanggapi adanya bentrokan antara PP dengan orman Forum Betawi Rempug (FBR) di Kawasan Ciledug beberapa waktu lalu.
"Saya memahami bahwa teman-teman PP tidak utuh membaca tanggapan saya tentang insiden Ciledug dan hubungannya dengan Kemendagri," kata Junimart kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).
Baca Juga: Tak Mau Keluar Gedung DPR, Massa PP Desak Junimart Girsang Datangi Kantor Pemuda Pancasila
Junimart menjelaskan, bahwa tidak ada sama sekali dalam pernyataannya yang meminta agar Kemendagri untuk membubarkan PP.
"Tidak ada statement saya menyatakan agar Kemendagri membubarkan PP sebagai Ormas yang berskala nasional," tuturnya.
Kendati begitu, Junimart menyampaikan permintaan maaf apabila dirinya dipersalahlan dalam pernyataannya tersebut. Menurutnya, permintaan maaf ini disampaikan sebagai manusia beriman.
"Apabila saya dipersalahkan karena tanggapan itu, sebagai manusia ber iman saya minta maaf kepada keluarga besar PP. Ini bukan masalah protes, tetapi menjunjung asas perdamaian sesuai Pancasila," tuturnya.
Berita Terkait
-
Nangis-nangis Minta Maaf di DPR, Anggiat Cium Tangan Arteria dan Sungkem ke Ibunya
-
Sidang Putusan JR UU Ciptaker, MK Perintahkan DPR Lakukan Perbaikan dalam Waktu 2 Tahun
-
Geruduk DPR Minta Junimart Girsang Minta Maaf, Massa Pemuda Pancasila: Keluar, Hadapi Kami
-
Komentari Bentrokan Ormas di Ciledug, Junimart PDIP Minta Maaf ke Pemuda Pancasila
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT