Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tak terima nama Presiden Joko Widodo ikut dikaitkan dalam rencana gelaran Formula E. Mereka menyebut tindakan ini memiliki maksud terselubung di baliknya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo curiga mengapa nama Presiden Jokowi tiba-tiba dibawa ajang Formula E karena ada pemeriksaan oleh KPK. Pasalnya, sebelum ini nama Jokowi tidak pernah dikaitkan dengan ajang balap mobil listrik ini.
“Sejak 2019 Formula E direncanakan Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” ujar Anggara kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).
Dia pun meminta nama Presiden Jokowi tidak dibawa-bawa terkait gelaran Formula E.
Menurutnya, Formula E adalah gelaran yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
“Perencanaan dan pembiayaan Formula E seluruhnya bersumber dari APBD, jadi tak perlu bawa-bawa nama presiden kecuali memang ada perizinan yang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Anggara.
Selain itu, Anggar juga menyatakan pengawalan uang APBD dalam penyelenggaraan Formula E termasuk mengawal pemeriksaan oleh KPK, akan terus dilakukan DPRD.
“Ini tidak akan menghentikan kami untuk menuntut pertanggungjawaban pemakaian uang APBD,” pungkasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo sempat disebut oleh Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Co-Founder Formula E, Alberto Longo sebagai penentu lokasi trek Formula E. Namun, Gubernur Anies Baswedan membantah hal ini.
Baca Juga: Beberkan Syarat Trek Formula E, Bamsoet: Tak Boleh Tebang Pohon dan Rusak Lingkungan
Akhirnya Bamsoet menglarifikasi penentuan trek tetap dilakukan oleh IMI dan pihaknya melalui Anies hanya ingin mempertemukan Longo dengan Jokowi.
Berita Terkait
-
Tidak Kaget Dengar Putusan MK, Yusril: Jokowi Harus Cepat Revisi Menyeluruh UU Ciptaker
-
Beberkan Syarat Trek Formula E, Bamsoet: Tak Boleh Tebang Pohon dan Rusak Lingkungan
-
Ada Lima Opsi, Bamsoet Pilih Ancol Jadi Lintasan Formula E Jakarta
-
Guru yang Viral di Solo Buka-bukaan Sifat Putri Presiden Jokowi Saat di Sekolah
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen
-
532 Ribu Tiket Kereta Lebaran Ludes Terjual, KAI Daop 1 Ingatkan Sisa Kursi Menipis
-
Bongkar Sindikat SMS Blast e-Tilang Palsu, Bareskrim: Dikendalikan WN China
-
PDIP Soroti "Rasa Keadilan" Dunia Pendidikan: Pegawai MBG Jadi PPPK, Guru-Dosen Masih Terabaikan