Suara.com - Kaukus Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Dan Keadilan mengaku akan memberikan akses bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melakukan audit terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis polymerase chain reaction atau PCR.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Dan Keadilan di antaranya adalah Politikus Gerindra, Ferry Juliantono; eks Penyidik KPK, Novel Baswedan; dan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Kaukus Masyarakat Sipil memberikan akses kepada Luhut setelah mengklaim bersedia diaudit dan telah membantah terlibat dalam bisnis PCR.
"Kami menyebut diri sebagai auditor rakyat yang terdiri dari kami yang ada di depan bersama dengan Kantor Akuntan Publik yang sudah bersedia untuk kami tunjuk dan juga nanti secara formal silakan pak Luhut tanpa mengeluarkan uang sepeser pun," kata Ferry saat jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (29/11/2021).
Ferry menyebut bahwa adanya masukan dari masyarakat, sehingga dirinya bersama sejumlah tokoh memberikan akses kepada Luhut Binsar Pandjaitan untuk bersedia diaudit.
"Terutama dari Pak Luhut, salah satunya pak Luhut menyampaikan bahwa bersedia untuk diaudit," katanya.
"Tim auditor ini, kami sebut auditor rakyat, adalah tim audit bersama kantor akuntan publik yang nanti akan melaksanakan sekiranya pak Luhut bersedia untuk diaudit," imbuhnya.
Selain Luhut, kata Ferry, Kaukus Masyarakat Sipil pun juga memberikan akses kepada Menteri BUMN Erick Thohir bila memang tidak terlibat bisnis PCR juga mau untuk di audit.
Buka Posko Pengaduan
Baca Juga: Sindir Luhut Jadi Inisiator UU Ciptaker, Rizal Ramli: Doyannya Labrak Kiri Kanan
Ferry menambakan, koalisi masyarakat sipil berencana membuka posko pengaduan untuk masyarakat terkait masalah biaya selama melakukan PCR yang diketahui pemerintah mengenai biaya PCR berapa kali melakukan perubahan.
"Kami menyediakan diri untuk melakukan tugas audit tersebut, kami juga akan membentuk posko-posko tersebut nanti akan bisa menerima pengaduan, juga pemberian bukti-bukti kuantasi atau dokumen yang lain yang berkaitan," ucap Ferry.
Bagi Ferry, proses audit terhadap Erick dan Luhut sangat diperlukan supaya diketahui oleh masyarakat. Maka itu, pihaknya memberikan akses seluasnya bagi mereka Luhut dan Erick Thohir. Ferry mengatakan pihaknya juga akan mengirimkan surat kepada Erick dan Luhut untuk bersedia untuk diaudit.
"Supaya masyarakat juga bisa mendapatkan kepastian dan kota juga menyampaikan kepada pak Luhut untuk segera dalam waktu yang singkat silakan pak Luhut sampaikan ke kami, kapan kami bisa segera melakukan audit terhadap perusahaan pak Luhut."
Dugaan Keterlibatan Luhut dan Erick Tohir
Sebelumnya, mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Stasiun Jakarta Masih Diserbu Penumpang Arus Balik, Tembus 52 Ribu Penumpang Hari Ini
-
Antisipasi Macet Monas, KAI Alihkan Naik Kereta dari Gambir ke Jatinegara Hari Ini
-
Tekan BBM Lewat WFH ASN? DPRD Jakarta Peringatkan Risiko ke Layanan Publik
-
Hemat BBM, Kemenimipas Terapkan WFH hingga Pangkas Perjalanan Dinas Mulai April 2026
-
Kejagung Bidik Tersangka Pejabat di Kasus Korupsi Tambang Ilegal PT AKT
-
Suhu Bumi Naik 75 Persen, Pakar UGM Ungkap Dampak Cuaca Ekstrem hingga Krisis Pangan
-
Tambang Ilegal Bertahun-tahun Terbongkar ! Kejagung Tetapkan Bos PT AKT Tersangka Korupsi Batu Bara
-
Periode Akhir Arus Balik Lebaran, Pemudik Diimbau Gunakan Rest Area Alternatif
-
Sempat Ditutup karena Kelapa Utuh, SPPG Seri Kuala Lobam Kembali Beroperasi
-
Ketegangan di Selat Hormuz, Mengapa Indonesia Terlempar dari Daftar Jalur Hijau Militer Iran?