Soroti Pembatalan PPKM Level 3, Mardani: Sudah Cukup Kebijakan Plin-Plan

Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyampaikan tanggapan terkait pemerintah yang membatalkan kebijakan PPKM level 3 di libur akhir tahun.

Lewat sebuah utas di akun Twitternya, Mardani menyebut bahwa kewaspadaan harus tetap dikedepankan. Ia juga menyebut kebijakan plin-plan yang ditakutkan malah berakibat pada lonjakan kasus Covid-19.

"Waspada harus tetap dikedepankan. Sudah cukup kebijakan plin-plan seperti yang lalu dan akhirnya terjadi lonjakan masyarakat yang terpapar Covid-19. Selain timbul kesan tidak profesional dalam mengelola pemerintahan kepercayaan publik bisa kian merosot," ujar Mardani Ali Sera dalam cuitannya, dikutip Suara.com, Rabu (8/12/2021).

Dengan adanya keputusan pemerintah membatalkan PPKM level 3, Mardani berharap hal itu tak menjadikan masyarakat apatis terhadap kebijakan pemerintah.

"Jangan sampai masyarakat jadi apatis atas berbagai kebijakan pemerintah," lanjutnya.

Mardani menilai alasan pemerintah membatalkan PPKM level 3 kurang tepat. Ia pun menyoroti ancaman varian Omicron.

"Salah satu alasan pemerintah membatalkan PPKM level 3 karena kondisi Covid-19 membaik & vaksinasi di Jawa-Bali sudah mencapai target. Alasan yang kurang tepat karena sampai saat ini krisis Delta belum berakhir (belum lagi varian Omicron)," lanjut Mardani.

Poin selanjutnya, Mardani menyoroti capaian vaksinasi yang terfokus di Jawa dan Bali saja. Ia menyebut harus ada upaya meningkatkan respons dalam negeri.

"Dan juga sekali lagi capaian vaksinasi hanya di Jawa-Bali. Mestinya diiringi dengan meningkatkan respons dalam negeri," ujar Mardani.

Baca Juga: Meski PPKM Level 3 Batal, Warga Jabar Diminta Berdiam Diri di Rumah saat Malam Tahun Baru

Mardani lantas mengingatkan agar pemerintah tak kehilangan referensi untuk menangani keadaan serupa di masa yang akan datang.

"Sebagai pengingat, kebijakan yang dihasilkan tanpa basis ilmiah akan menyulitkan untuk mengukur efektivitas intervensi kebijakan tersebut dalam menangani urusan publik, terlebih di masa pandemi seperti ini. Dengan begitu, kita bisa kehilangan referensi menangani hal serupa di masa depan," tulisnya lagi.

Pada bagian akhir utas tersebut, Anggota Komisi II DPR RI tersebut juga menyoroti soal sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar relasi antara pusat dan daerah tak mengendur.

"Lalu sinergi pemerintah pusat serta daerah jangan kendur. Peraturan turunan juga mesti jelas agar masyarakat tidak bingung dan jangan membuat kasus Covid-19 kembali naik," pungkasnya.