Suara.com - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut ada satu hal berbahaya yang ada di negara Indonesia sehingga membuat generasi penerus yang harus menanggung akibatnya.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Gatot mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini dalam bahaya.
"Bila demokrasi lenyap, lenyap pulalah Indonesia Merdeka. Kondisi saat ini sangat berbahaya," kata Gatot saat memberikan sambutan bedah buku karya Gde Siriana berjudul Keserakahan di Tengah Pandemi, Kamis (9/12).
Ia lantas mengutip pernyataan proklamator Mohammad Hatta di era 1960-an, demokrasi bahkan menjadi salah satu penentu bertahannya Indonesia Raya.
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut menyambut baik dan mengapresiasi karya tulis Gde Siriana yang menjelaskan kepada publik tentang keresahan atas demokrasi di Tanah Air.
"Yang saya sampaikan tadi, kegagalan demokrasi inilah yang menyebabkan kondisi kita sekarang ini dililit utang yang sangat besar," ujarnya.
Lebih lanjut ia menyebut kondisi saat ini yang harus menanggung adalah generasi yang akan datang.
"Tentunya yang bayar bukan saya, tetapi anak-anak dan cucu-cucu kita nantinya," lanjutnya.
Untuk diketahui, turut hadir sejumlah narasumber dalam acara bedah buku dan diskusi daring tersebut, antara lain ekonom senior Dr Rizal Ramli, pakar hukum tata negara Refly Harun. Lalu ada pengamat politik Rocky Gerung, dosen pasca FISIP UMJ Prof Siti Zuhro, dan anggota DPD RI Tamsil Linrung.
Baca Juga: Bukan Prabowo atau Sandiaga, Ini Lima Tokoh yang Berpotensi Bakal Didukung PA 212 di 2024
Gatot menilai, demokrasi sejatinya menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk bisa tetap bertahan saat ini dan ke depan.
"Demokrasi di Tanah Air sedang tidak baik, bahkan cenderung merosot," tandas Gatot Nurmantyo.
Diketahui bahwa Gatot Nurmantyo kerap melayangkan kritik terhadap pemerintah.
Beberapa waktu yang lalu, Gatot Nurmantyo menyebut negara Indonesia masih seperti berjalan di tempat seperti pada masa Penjajahan Belanda.
Gatot menjelaskan, pemerintah dan DPR hari ini sangat berpihak pada kepentingan segelintir kaum elite yang sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat.
"Negeri ini diproklamasikan bukan untuk memanjakan segelintir orang kaya, kalau begini sama saja kita merdeka tapi masih ada VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), ini permasalahanya," kata Gatot dalam diskusi virtual FNN soal 7 Tahun Pemerintahan Jokowi, Rabu (20/10/2021).
Berita Terkait
-
Jenderal Dudung Cocok Jadi Capres 2024, Pengamat Beberkan Alasannya
-
Kasusnya Kian Marak, Kenali 5 Jenis Pelecehan Seksual Ini!
-
Marak Kekerasan Seksual di Kampus, Etika Menurun, Apa Tindakan Pemerintah?
-
Disebut Bakal Tinggalkan Prabowo di Pilpres, Pengamat Prediksi Alumni 212 Dukung Sosok Ini
-
Bukan Prabowo atau Sandiaga, Ini Lima Tokoh yang Berpotensi Bakal Didukung PA 212 di 2024
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Terbukti Suap Pejabat Kemnaker, Jaksa Tuntut 3 Tahun Penjara untuk Miki dan Temurila
-
Amnesty Kritik RUU Tata Cara Pidana Mati yang Disiapkan Pemerintah Indonesia
-
Komarudin PDIP Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN Agar Gedung Tak Mangkrak Usai Putusan MK
-
Bincang Singkat dengan Purbaya, Prabowo Tanya Dolar
-
Pemeriksaan Merambah Kelas TK, Polisi Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Daycare Little Aresha
-
Dari Nakba 1948 hingga Reruntuhan Gaza: Kisah Pilu Pria Palestina yang Terusir dari Tanah Airnya
-
Isu Transfer Data WNI ke AS di Kesepakatan Prabowo Trump, Menkomdigi Buka Suara
-
Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
-
Amnesty International Sebut Eksekusi Mati Global 2025 Capai Rekor Tertinggi dalam 44 Tahun
-
Kemkomdigi Siapkan Aturan Baru: Wajib Cantumkan Nomor Telepon Saat Daftar Media Sosial