Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak jadi membacakan bahan sambutan yang telah disiapkan di acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jumat (10/12/2021).
Ia justru, memilih menjawab kritikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas soal Indeks Gini Ekonomi.
"Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi dari Buya Anwar Abbas menyampaikan saya nggak jadi juga pegang (bahan sambutan) ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh dari Buya Anwar Abas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini," ujar Jokowi di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Jumat (10/12/2021).
Berkaitan dengan Indeks Gini bidang pertanahan, Jokowi menjelaskan, saat ini proses pendistribusian reforma agraria masih berlangsung.
Dia mengemukakan, target pemerintah soal reforma agraria yang sudah dicapai sebanyak 4,3 juta hektar dari 12 juta hektare yang dibagikan.
"Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut Indonesia sudah memiliki bank tanah. Ia pun akan melihat semua Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang diterlantarkan.
"Mungkin insyaAllah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu yang ditelantarkan karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apa kan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain," tutur dia.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku pernah menawarkan kepada organisasi Persis saat pertemuan di Bandung terkait lahan.
Baca Juga: Pelanggaran HAM Masa Lalu Tak Kunjung Tuntas, KontraS: Bentuk Lip Service Jokowi
Karena itu, ia menawarkan hal yang sama kepada MUI jika ada yang memerlukan lahan dalam jumlah yang besar. Namun penggunaan lahan harus jelas.
"Kalau bapak ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar silahkan sampaikan kepada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektare? Bukan meter persegi, hektare. 50 ribu hektar? Tapi dengan sebuah itung-itungan proposal juga yang visible. Artinya ada feasibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Akan saya berikan," kata Jokowi.
"Saya akan berusaha untuk memberikan itu, InsyaAllah. Karena, saya punya bahan banyak , stok. Tapi nggak saya buka kemana-mana. Kalau bapak ibu sekalian ada yang memiliki silakan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abas," sambungnya.
Sebelumnya, Waketum MUI Anwar Abbas menyebut Indeks Gini Ekonomi Indonesia turun saat Kepemimpinan Presiden Jokowi.
Anwar menyebut, sebelumnya Indeks Gini Ekonomi Indonesia berada di 0,41 persen. Namun, saat Jokowi memimpin Indonesia, Indeks Gini Ekonomi Indonesia turun menjadi 0,39 persen.
Kemudian kata Anwar, dalam bidang pertanahan, Indeks Gini Indonesia sangat memprihatinkan yakni 0,59 persen. Kata dia, hanya satu persen yang menguasai lahan yang di Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar