Suara.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kepala daerah dari PDIP harus aktif mencari akses pendanaan untuk memajukan ekonomi rakyat lewat koperasi. Menurutnya, dengan pengembangan koperasi, maka masyarakat juga memiliki pilihan untuk tumbuh dari segi kesejahteraanya.
Untuk meminta kepala daerahnya menguatkan peran koperasi demi kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya, PDIP menggandeng Menteri Koperasi UKM Teten Masduki untuk mewujudkannya.
"Kalau praktik dicari tentang bagaimana pelatihan-pelatihan ekonomi kerakyatan, itu sudah ribuan yang dilatih partai. Sekarang kami lihat spirit berdaulat di bidang pangan itu bergema kuat," kata Hasto kepada wartawan, Selasa (14/12/2021).
Hasto mengklaim, program-program Kementerian Koperasi sangat dinanti masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, Presiden Joko Widodo kerap menitipkan pesan kepada jajarannya untuk mendorong ekonomi rakyat.
"Karena amanat konstitusi sangat jelas. Bahwa prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila yang dimasukkan Bung Karno, sebagai suatu prinsip agar tidak ada kemiskinan dalam alam Indonesia Merdeka," ujar dia.
Hasto menganggap negara bertanggung jawab memelihara rakyat miskin dalam Konstitusi. Karena itu, peran koperasi sangat sentral.
"Koperasi harus menjadi gerakan perekonomian rakyat. Koperasi adalah usaha bersama dan menjadi wahana terbaik yang ideologis bagi perjuangan meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena itulah mengapa koperasi berazaskan kekeluargaan, artinya prinsip tolong menolong dan setiap anggota berkedudukan setara. Itulah hakekat demokrasi ekonomi," tuturnya.
Hasto juga menyampaikan kepada Teten bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terus menggelorakan kedaulatan pangan. Selama pandemi seluruh kepala daerah partai wajib menanam 10 tanaman pendamping beras.
"Selama pandemi Ibu Ketua Umum mengeluarkan instruksi untuk menanam tanaman yang bisa dimakan. Maka di sini banyak kepala daerah yang menjadi praktisi bagaimana menjadikannya tanah-tanah yang tidak produktif, ditanam dengan tanaman yang bisa di makan. Contoh Kota Semarang, itu menjadi wahana bagi upaya untuk mendorong ekonomi rakyat melalui pertanian kota," imbuhnya.
Baca Juga: Beri Pembelaan, Hasto Minta Publik Lihat Rekam Jejak Risma Terhadap Kaum Disabilitas
Berita Terkait
-
Anies jadi Youtuber, Gilbert PDIP: Malu-malu Mau Nyapres Tapi Enggak Fokus di DKI
-
Anies Jelaskan Kebijakan DKI di YouTube Pribadi, Gilbert PDIP: Sebaiknya di Kanal Pemprov
-
Meski Elektoral Partai Diklaim Naik Terus, Pesan Megawati ke Kader PDIP: Jauhi Zona Nyaman
-
Koperasi Pondok Pesantren di Lampung DIkembangkan Lebih Modern
-
Lembaga Survei ini Beberkan 3 Figur Capres 2024 dari Klaster Menteri, Kader PDIP Teratas
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
Terkini
-
Baru Tiba dari Luar Negeri, Prabowo Langsung Kumpulkan Menteri di Hambalang
-
Mayat Wanita Membusuk di Kali Pesanggrahan, Suami Histeris di TKP, Ada Apa?
-
Seskab Ungkap Percakapan Prabowo dan Zidane di Swiss, Bahas Rencana Besar?
-
Badan Geologi Ingatkan Longsor Susulan Masih Mengintai Cisarua, Ini Pemicunya
-
Percepatan Relokasi dan Tata Ruang Aman Jadi Fokus Mendagri Pascabencana
-
Langsung Ditelepon Prabowo, Menteri Trenggono Ungkap Kondisinya Usai Pingsan Saat Upacara
-
Bantah Tebang Pilih, Satgas Ungkap Proses di Balik Perintah Prabowo Sikat 28 Izin Perusahaan
-
Pengamat Nilai Pengacara Nadiem Tak Siap Hadapi Jaksa, Apa Alasannya?
-
Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Bela Istri dari Jambret di Sleman, Ini Kronologi Versi Polisi
-
JPO 'Melayang' JIS-Ancol Bakal Jadi Ikon Baru Jakarta, Kapan Bisa Digunakan?