Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring angkat bicara soal gestur Presiden Jokowi yang disebut marah terhadap Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas saat berpidato.
Lewat sebuah cuitan di akun Twitternta, Tifatul menyebut sikap presiden Jokowi biasa saja. Ia juga meminta kepada semua pihak untuk tidak menanggapi hal tersebut secara berlebihan.
"Ah biasa aja itu. Nggak usah lebay," tulis Tifatul Sembiring dalam cuitannya, dikutip Suara.com, Selasa (14/12/2021).
Lebih lanjut Tifatul menilai tak ada kata-kata bernuansa marah yang disampaikan oleh presiden Jokowi saat berpidato menanggapi kritik Anwar Abbas.
Tifatul juga menyebut agar tidak ada sikap adu domba yang dilakukan terhadap dua tokoh tersebut.
"Ulama bertanya, Presiden menjawab. Selesai. Wajar aja orang tanya sama Presiden. Nggak ada itu kata-kata bernuansa marah, nadapun datar saja. Nggak usah diadu-adu. Lebay," lanjutnya.
Cuitan Tifatul tersebut ditulis untuk menanggapi artikel berita yang memuat ucapan Presiden Jokowi yang dijadikan pertanda bahwa ia marah ke Anwar Abbas menurut pakar gestur.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi menjawab langsung kritikan yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, terkait kesenjangan ekonomi yang makin terjal. Jokowi mengaku juga kepikiran dengan persoalan tersebut.
Presiden Jokowi menyampaikan selama menjadi Presiden RI selalu berupaya menekan kesenjangan. Ia mengatakan demikian karena pernah jadi orang yang susah.
Baca Juga: Firli Mengeluh ke Jokowi KPK Kekurangan Pegawai, Pengamat: Lucu dan Kontradiktif
"Dipikir saya nggak kepikiran? Gini rasio waktu saya masuk 0,41 lebih. Kepikiran bapak ibu sekalian. Gap seperti itu kepikiran. Jangan dipikir saya nggak kepikiran. Kepikiran. Karena saya merasakan jadi orang susah. Saya merasakan betul. Dan, enak menjadi orang yang tidak susah memang," kata Jokowi dalam pelaksanaan Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI dikutip dari YouTube MUI, Jumat (10/12/2021).
Tag
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi ke Jawa Tengah, Cek Lumbung Pangan di Temanggung dan Wonosobo
-
Ke Jateng Hari Ini, Jokowi Bakal Sambangi Boyolali Hingga Wonosobo
-
Jokowi Disebut Hanya Lip Service soal HAM, Pengamat: Tak Ada Kasus yang Terselesaikan
-
Firli Mengeluh ke Jokowi KPK Kekurangan Pegawai, Pengamat: Lucu dan Kontradiktif
-
Bertemu Menlu AS, Jokowi Sampaikan Sejumlah Agenda Prioritas Presidensi G20 Indonesia
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum