News / nasional
Aprilo Ade Wismoyo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menelepon Menteri Perdagangan M Lutfi terkait keluhan petani bawang di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Selasa (14/12/2021). [Foto BPMI Sekretariat Presiden]

Suara.com - Pegiat Media Sosial asal Papua Christ Wamea menyampaikan kritik kepada Presiden Jokowi yang langsung menelepon Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi seusai mendapat keluhan dari petani bawang putih saat berkunjung ke Temanggung, Jawa Tengah.

Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Christ Wamea menyebut apa yang dilakukan Presiden Jokowi baru pertama kali terjadi dalam sejarah.

Ia bahkan menyebut tindakan Presiden Jokowi sebagai sebuah pencitraan.

"Parah dan ngawur sepajang sejarah presiden Indonesia baru kali Ini Presiden dari lapangan melapor kepada menterinya," tulis Christ Wamea dikutip Suara.com, Rabu (15/12/2021).

Baca Juga: Indonesia Punya Potensi Pasar Digital Sangat Besar, Jokowi: Jangan Yang Ambil Orang Lain

"Mau pencitraan seakan-akan itu salah menterinya seperti otak buzzernya tapi rakyat yang berakal sehat ini perbuatan ngawur," lanjutnya.

Cuitan Christ Wamea kritik Presiden Jokowi (Twitter)

Sebelumnya, Presiden Jokowi diketahui menelpon langsung Menteri Perdagangan saat sedang meninjau lahan pertanian di Temanggung.

Presiden Jokowi melaporkan keluhan para petani bawang putih soal impor bawang putih yang masuk saat musim panen.

"Pak Menteri, ini saya sedang bersama para petani bawang putih di Temanggung. Keluhan mereka semuanya sama: Pada saat panen, impor bawang putih justru masuk. Keluhannya selalu itu," tulis presiden akun Twitter @/jokowi menirukan percakapan Presiden Jokowi dengan Menteri Perdagangan.

"Di balik telepon Menteri Perdagangan memastikan akan mengirim tim untuk mengecek," lanjut cuitan tersebut.

Baca Juga: Berdialog dengan Presiden Jokowi, Ini Deretan Keluh Kesah Petani di Temanggung

Sebelumnya diketahui bahwa Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo, melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada hari ini Selasa (14/12/2021). 

Komentar