Suara.com - Beredar thumbnail video yang menyebutkan kantor Partai Demokrat menjadi sasaran demonstrasi buruh yang menolak omnibus law Undang-Undang Ciptakerja.
Video tersebut diunggah oleh kanal Youtube RODA POLITIK dengan judul “BERITA TERBARU ~ Akibat Ulah AHY Kantor Demokrat Jadi Sasaran Massa Demo Buruh Tolak Omnibuslaw” pada Senin (29/11), yang dapat diakses melalui tautan berikut.
Hingga Rabu (1/12/2021), video tersebut telah disaksikan sebanyak 3.235 kali, disukai oleh 13 pengguna, dan dikomentari oleh empat akun.
Pada thumbnail video berdurasi 8 menit 6 detik itu, terlihat sekelompok orang berseragam merah dengan tulisan FSBKU tengah berkumpul di depan gerbang sebuah bangunan. Mereka dikelilingi oleh aparat kepolisian.
Di dekatnya terdapat baliho dengan wajah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ditunjuk dengan panah merah.
Terdapat pula narasi di bawah thumbnail yang berbunyi, “Emosi Tak terkontrol, Massa Demo Buruh Geruduk Kantor Demokrat”.
Lantas, benarkah klaim tersebut?
PENJELASAN
Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Universitas Multimedia Nusantara, Rabu (1/12/2021), klaim yang menyatakan massa buruh menggeruduk kantor Demokrat itu keliru.
Baca Juga: Pesan Menohok Wasekjen Demokrat Untuk Jokowi: Berhenti Salahkan Pendahulu!
Setelah ditelusuri lebih lanjut, isi video tidak sesuai dengan judul dan narasi yang terdapat pada thumbnail.
Video tersebut rupanya membahas soal pernyataan Ketua Umum Demokrat AHY yang menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja sejalan dengan pertimbangan partainya kala menolak pengesahan.
Tak ada pula kabar atau pemberitaan media yang mengklaim telah terjadi demo buruh di kantor Demokrat sepanjang November 2021.
Di sisi lain, Tim Cek Fakta UMN juga menelusuri thumbnail video menggunakan tool Yandex Image Search dan menemukan bahwa foto tersebut adalah hasil manipulasi.
Kelompok orang berbaju FSBKU serta aparat polisi di sisi kanan gambar ditempel sedemikian rupa pada foto asli. Adapun, foto aslinya dipublikasikan oleh JPNN pada 16 Maret 2021 dan dapat diakses melalui tautan berikut.
Jika dilihat secara mendetail, foto asli di atas memiliki kemiripan dengan sisi kiri thumbnail. Terdapat aparat kepolisian yang membelakangi kamera, serta kerumunan pihak bermasker yang seolah mencoba menengahi massa (lihat bagian yang diberi lingkaran merah).
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Ketua Umum PDIP Merekomendasikan Ganjar Pranowo Maju Capres 2024, Benarkah?
-
Politisi Demokrat: Kalau Waras, Sebagai Warga Kita Harus Bangga Punya Stadion Megah
-
CEK FAKTA: Jokowi Muak Sri Mulyani Berkhianat Bongkar Kebusukan Pemerintah, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Wali Kota Solo Borong Saham Rp 92,2 Miliar dan Asal Duit Tak Jelas, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Beredar Video Tiktoker Pagi Sebelum Gunung Semeru Erupsi, Benarkah?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut