Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Open Government Partnership (OGP) telah mengalami banyak perkembangan positif. Kekinian OGP genap berusia 10 tahun.
Hal ini dikatakan Jokowi dalam Forum Open Government Partnership (OGP) Global Summit Day 1 yang ditayangkan secara virtual melalui kanal Youtube OGP, Rabu (15/12/2021).
"Tahun ini genap 10 tahun berdirinya Open Government Partnership. Sejak berdiri, banyak perkembangan positif telah dicapai," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pun telah menjadi norma.
Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi dan inklusifitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan.
"Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi dan inklusifitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan," tutur Jokowi.
Kepala Negara menuturkan di masa pandemi ini prinsip tersebut bahkan menjadi sangat esensial. Yakni untuk memastikan kebijakan anggaran dan bantuan sosial tepat sasaran, memberikan layanan publik yang inklusif, menangani disinformasi dan hoaks.
"Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya. Trusted government sangat penting agar pemerintahan efektif," tutur Jokowi.
Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan dua hal. Pertama soal partisipasi publik perlu diperkuat.
Baca Juga: Kartu Prakerja 2021 Ditutup Malam Ini, Program Prakerja 2022 Dimulai Akhir Januari
Jokowi menuturkan Indonesia telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu yaitu Lapor. Kanal pengaduan tersebut terhubung dengan lebih 600 lembaga pemerintah di pusat dan daerah.
"Sejak 2015 Lapor telah melayani lebih dari 1 juta aspirasi dan aduan masyarakat," tutur Jokowi.
Kedua inovasi digital yang inklusif harus diperkokoh.
Jokowi mengatakan tansformasi digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Digitalisasi pelayanan publik akan berdampak pada meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas," ucap Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara menyebut digitalisasi pelayanan publik akan mengurangi potensi korupsi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Pendidikan Tak Boleh Terputus Bencana, Rektor IPB Pastikan Mahasiswa Korban Banjir Bisa Bebas UKT
-
42 Ribu Rumah Hilang, Bupati Aceh Tamiang Minta BLT hingga Bantuan Pangan ke Presiden Prabowo
-
Tanggul Belum Diperbaiki, Kampung Raja Aceh Tamiang Kembali Terendam Banjir
-
Prabowo Setujui Satgas Kuala! Anggarkan Rp60 Triliun untuk Keruk Sungai dari Laut
-
Tawuran Awali Tahun Baru di Jakarta, Pengamat Sebut Solusi Pemprov DKI Hanya Sentuh Permukaan
-
Tiket Museum Nasional Naik Drastis, Pengamat: Edukasi Jangan Dijadikan Bisnis!
-
Timbunan Sampah Malam Tahun Baru Jogja Capai 30 Ton, Didominasi Alas Plastik dan Gelas Minuman
-
Nasib Pedagang BKT: Tolak Setoran Preman, Babak Belur Dihajar 'Eksekutor'
-
Ragunan 'Meledak' di Tahun Baru, Pengunjung Tembus 113 Ribu Orang Sehari
-
KUHP Baru Berlaku Besok, YLBHI Minta Perppu Diterbitkan Sampai Aturan Turunan Lengkap