Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Open Government Partnership (OGP) telah mengalami banyak perkembangan positif. Kekinian OGP genap berusia 10 tahun.
Hal ini dikatakan Jokowi dalam Forum Open Government Partnership (OGP) Global Summit Day 1 yang ditayangkan secara virtual melalui kanal Youtube OGP, Rabu (15/12/2021).
"Tahun ini genap 10 tahun berdirinya Open Government Partnership. Sejak berdiri, banyak perkembangan positif telah dicapai," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pun telah menjadi norma.
Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi dan inklusifitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan.
"Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi dan inklusifitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan," tutur Jokowi.
Kepala Negara menuturkan di masa pandemi ini prinsip tersebut bahkan menjadi sangat esensial. Yakni untuk memastikan kebijakan anggaran dan bantuan sosial tepat sasaran, memberikan layanan publik yang inklusif, menangani disinformasi dan hoaks.
"Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya. Trusted government sangat penting agar pemerintahan efektif," tutur Jokowi.
Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan dua hal. Pertama soal partisipasi publik perlu diperkuat.
Baca Juga: Kartu Prakerja 2021 Ditutup Malam Ini, Program Prakerja 2022 Dimulai Akhir Januari
Jokowi menuturkan Indonesia telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu yaitu Lapor. Kanal pengaduan tersebut terhubung dengan lebih 600 lembaga pemerintah di pusat dan daerah.
"Sejak 2015 Lapor telah melayani lebih dari 1 juta aspirasi dan aduan masyarakat," tutur Jokowi.
Kedua inovasi digital yang inklusif harus diperkokoh.
Jokowi mengatakan tansformasi digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Digitalisasi pelayanan publik akan berdampak pada meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas," ucap Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara menyebut digitalisasi pelayanan publik akan mengurangi potensi korupsi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Survei Cyrus Network: 70 Persen Masyarakat Puas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
-
Survei Cyrus: 65,4 Persen Publik Dukung MBG
-
Lolos dari Bandara Soetta, Sabu 4,8 Kg Kiriman dari Iran Disergap di Pamulang!
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029