Suara.com - Pemerintah negara bagian Australia Barat mendesak agar Pemerintah Federal Australia segera bertindak untuk menghentikan perahu asal Indonesia, yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairannya.
Rekaman terbaru yang diperoleh ABC menunjukkan nelayan asal Indonesia kembali mendekati Taman Nasional Laut Rowley Shoals Marine Park.
Nelayan asal Indonesia tetap datang meski sebelumnya Australia telah mengambil tindakan tegas dengan membakar tiga perahu asal Indonesia dan semua hasil tangkapan ikan disita, awal November lalu.
Kegiatan pencarian teripang di taman nasional laut ini juga sudah pernah dilaporkan pada bulan Oktober lalu.
Dari rekaman terbaru yang diambil oleh sebuah kapal sewaan di akhir November menunjukkan nelayan Indonesia tersenyum dan melambaikan tangan ke arah kamera.
Menteri Perikanan Australia Barat, Don Punch mengatakan tindakan para nelayan asal Indonesia tersebut "sudah keterlaluan".
"Ini adalah masalah serius, dan memiliki dampak besar terhadap ekologi kelautan di kawasan Rowley Shoals dan juga terhadap kapal sewaan yang membawa turis yang beroperasi di sana," katanya.
"Masalah ini sudah kami sampaikan ke Pemerintah Federal dan saya sudah mengadakan pembicaraan dengan Menteri Dalam Negeri Karen Andrews."
"Namun sayangnya, ini masih terjadi dan kita memerlukan Pemerintah Federal untuk meningkatkan upaya dalam menghentikan semua ini."
Baca Juga: 166 Kapal Pencuri Ikan Ditangkap Sepanjang 2021, Berasal Dari Vietnam Hingga Malaysia
Jumlahnya semakin meningkat
Data Pemerintah Australia menunjukkan jumlah kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perairannya semakin meningkat.
Dalam tahun keuangan 2021 (dimulai 1 Juli 2020-30 Juni 2021) tercatat ada 231 kapal yang kepergok melakukan aktivitas ilegal di wilayah perairan Australia Barat, 29 di antaranya disita dan dibakar.
Sementara di tahun keuangan sebelumnya, yakni periode 2019-2020, hanya ada empat kapal.
Situasi ini semakin kompleks karena banyaknya badan pemerintahan yang terlibat.
Kawasan Rowley Shoals masuk dalam wilayah taman laut di bawah Pemerintah Australia Barat, namun tugas patroli mengawasi kapal asing menjadi tanggung jawab Australian Border Force (ABF) yang berada di bawah pimpinan Pemerintah Federal yang berbasis di Canberra.
Industri perikanan setempat mengkhawatirkan pencarian ikan ilegal akan meningkat selama beberapa bulan ke depan, seiring dengan masuknya musim hujan.
Menurut laporan yang diterima oleh ABC, kapal patroli yang biasanya menjaga kawasan taman laut Kimberley saat ini sedang dalam perbaikan, karena tidak bisa dilakukan di musim hujan akibat risiko berbahaya.
Dalam pernyataannya, ABF mengatakan pemantauan dan penerapan aturan akan terus dilakukan selama beberapa bulan ke depan.
"Australian Border Force secara aktif menangani laporan adanya kapal nelayan asing di kawasan Rowley Shoals," demikian pernyataan ABF.
"Operasi Komando Perbatasan Maritim akan terus dilakukan sepanjang musim hujan dan kondisi selama musim hujan juga berdampak pada penangkapan ikan ilegal."
Kekhawatiran akan bajak laut
Namun warga setempat mengatakan nelayan Indonesia memiliki keinginan kuat, peralatan, dan alasan untuk melanjutkan mencari ikan meski cuaca bisa tidak bersahabat selama musim hujan.
Salah satu alasan meningkatnya penangkapan ikan ilegal ini lebih didorong oleh faktor ekonomi nelayan di Indonesia.
Direktur Asosiasi Pariwisata Laut, Kimberley Jig Albert memperingatakn risiko meningkatnya aktivitas penangkapan ikan ilegal ini.
"Para pemilik kapal turis kami sangat khawatir karena para nelayan Indonesia ini menyebarkan jala, berjalan di terumbu karang, mengumpulkan teripang, menangkap hiu, dan juga yang paling mengkhawatirkan adalah mereka mengambil kerang raksasa yang butuh waktu bertahun-tahun untuk berkembang" kata Kimberley.
"Juga ada kekhawatiran berkenaan dengan ancaman bio-sekuritas seperti COVID-19."
"Dan mereka ini orang-orang yang putus asa [secara ekonomi], sehingga ada kemungkinan akan melakukan pembajakan."
Salah seorang pemilik kapal charter wisata di Kimberley, yang tidak mau disebut namanya, mengatakan kepada ABC jika kapal nelayan asal Indonesia yang mendatangi wilayah taman laut Kimberley tampak sangat terorganisir dan memiliki peralatan lengkap.
"Beberapa di antara mereka memiliki kapal yang bagus, ada panel tata surya dan GPS," katanya.
"Mereka tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang hendak mereka tangkap."
"Bila ini dibiarkan terus terjadi, tindakan mereka dibiarkan merajalela, mereka bisa menghancurkan kekayaan laut kita.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu