Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, bahwa PKB masih menjajaki komunikasi dengan semua partai. Belum ada kelanjutan lagi dari rencana partainya membentuk dan memimpin poros baru di Pilpres 2024.
Pria yang akrab dipanggil Cak Imin itu menyadari bahwa PKB tidak bisa seorang diri dalam mengikuti kontestasi pemilihan presiden. PKB butuh berkoalisi dengan partai-partai lain guna mengusung figur mereka sendiri sebagai calon presiden.
"Belum ada (poros baru). Kami masih jajaki semua partai. Karena nggak mungkin diri sendiri sehingga butuh koalisi," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (21/12/2021) malam.
Muhaimin memandang penjajakan dengan partai-partai untuk membentuk koalisi merupakan suatu proses yang masih panjang. Karena itu butuh waktu, setidaknya hingga menjelang 2024.
"Proses masih panjang. Penjajakan dan kebersamaan kira-kira setahun ini baru ada keputusan bersama siapa," ujar Muhaimin.
Sebelumnya, PKB menyatakan siap untuk membentuk dan memimpin poros koalisi sendiri pada Pilpres 2024 mendatang.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa PKB berkinginan untuk memimpin poros koalisi sendiri pada Pilpres 2024.
”Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri. Nggak tahu dengan cara apa, tapi saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros," kata Jazilul, Kamis (16/12/2021).
PKB melihat ada peluang terbentuknya poros baru. Sebabnya, dikatakan Jazilul kendati saat ini koalisi partai politik sangat solid, namun bukan tidak mungkin menjelang Pemilu 2024 akan banyak akrobat politik yang membuat parpol menentukan langkah masing-masing.
Baca Juga: Sejumlah Partai Besar Inginkan Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024
"Tentu akrobat politik di 2023 akan tidak terhindarkan nantinya dari partai-partai yang ada, meskipun hari ini solid dalam satu barisan. Saya berharap nanti kalau apapun partainya kalau manuvernya itu melampaui atau bisa memecah belah, harus disemprit karena ini untuk kepentingan persatuan, kebersamaan pasca Covid-19,” ujar Jazilul.
Menurut Jazilul ada satu hal yang bisa memudahkan PKB merealisasikan untuk memimpin terbentuknya poros baru. Hal itu ialah dengan menurunkan aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas presiden dari 20 persen menjadi 5-10 persen.
"PKB ingin mimpin poros, masa bercita-cita saja dilarang? Apalagi kalau nanti ada kesepakatan presidensial threshold-nya turun, tambah terbuka lagi,” kata Jazilul.
Jazilul sendiri mengajak partai politik lain yang dimungkinkan untuk membentuk poros baru tersebut.
"Mestinya PPP juga ikut karena sama-sama hijau. Tinggal nambah satu lagi, berangkat itu sudah, misalnya PAN itu sudah cukup, berangkat kita. Bismillah,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Hadiri Pembukaan Muktamar NU, Cak Imin Berharap Pemilihan Ketum PBNU Berakhir Mufakat
-
Sejumlah Partai Besar Inginkan Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024
-
Gerindra Sebut Prabowo Bakal Teruskan Pembangunan Era Jokowi
-
Kamrussamad: Saya Mau Selamatkan Mas Sandi dari Jebakan Batman, Tapi Dia Tampak Menikmati
-
Jelang Muktamar ke-34, Pengamat: Pertarungan Ketum PBNU Lebih Seru Ketimbang Ketum PKB
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita