Suara.com - Ahli epidemiologi, Masdalina Pane menilai ada intervensi berlebihan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk pengendalian penyebaran kasus Covid-19. Salah satu contohnya ialah pembatasan mobilitas masyarakat.
"Ada banyak intervensi yang menurut kami cukup berlebihan dilakukan pemerintah yang secara epidemiolog itu tidak terlalu signifikan untuk mengendalikan," kata Pane melalui diskusi Membendung Transmisi Omicron yang disiarkan melalui YouTube, Alinea ID, Jumat (24/12/2021).
Pane mengatakan bahwa pengetatan mobilitas masyarakat itu awalnya menjadi bahan analisis para ahli. Pemerintah kemudian membuat pengetatan mobilitas itu menjadi kebijakan dalam pengendalian Covid-19.
Padahal menurutnya, para ahli epidemolog itu menilai kalau pengetatan mobilitas masyarakat tidak memiliki pengaruh yang terlalu signifikan untuk menurunkan penyebaran Covid-19.
"Berkali-kali kita katakan peningkatan jumlah kasus itu tidak apple to apple disebabkan oleh mobilitas, peningkatan jumlah kasus itu banyak variabel yang mempengaruhinya," ujarnya.
Pane menjelaskan selama kebijakan pengetatan mobilitas diberlakukan, pergerakan masyarakat tetap berlangsung selama tiga bulan terakhir. Meski kebijakan itu berjalan, ia melihat mobilitas masyarakat tetap terjadi yang dibuktikan oleh kemacetan di jalan.
"Mobiltas 3 bulan terakhir itu sama saja seperti sebelum pandemi, macet di mana-mana, orang pergi ke sana kemari," tuturnya.
Di sisi lain, Pane mengungkapkan kalau pengetatan mobilitas masyarakat juga tidak berpengaruh pada penurunan kasus Covid-19. Menurutnya ada banyak hal yang dilakukan secara spesifik untuk menurunkan kasus Covid-19.
Semisal program tracing yang dilakukan secara masif oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di 11 provinsi dan 62 kabupaten/kota dengan melibatkan lebih dari 2.500 tracer. Program itu dikatakan Pane bisa menurunkan kasus Covid-19 secara perlahan.
Baca Juga: Kaleidoskop 2021: 5 Peristiwa Nasional 2021 Paling Memilukan
"Sampa hari ini kami melihat bahwa intervensi yang spesifik dan targeted itu jauh lebih berguna bagi pengendalian dibandingkan kemudian kita melakukan pengujian dengan skala besar."
Berita Terkait
-
Terdeteksi 8 Kasus di RI, Epidemiolog Sebut Penularan Omicron Belum Masuk ke Masyarakat
-
Kaleidoskop 2021: 5 Tokoh yang Meninggal Karena Covid-19
-
Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri Jadi 10 Hari, Epidemiolog: Ini Langkah yang Tepat
-
Omicron Masuk Indonesia, Epidemiolog: Lockdown Wisma Atlet Tidak Relevan!
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Tips Akhir Tahun Ga Bikin Boncos: Maksimalkan Aplikasi ShopeePay 11.11 Serba Hemat
-
Deolipa Tegaskan Adam Damiri Tidak Perkaya Diri Sendiri dalam Kasus Korupsi Asabri
-
Tak Hadir Lagi di Sidang Sengketa Tambang Nikel Haltim, Dirut PT WKS Pura-pura Sakit?
-
Gubernur Pramono Lanjutkan Uji Coba RDF Rorotan Meski Diprotes: Tidak Kapasitas Maksimum
-
Hasto: PDIP Dorong Rote Ndao Jadi Pusat Riset Komoditas Rakyat, Kagum pada Tradisi Kuda Hus
-
Di Rote Ndao, Hasto PDIP Soroti Potensi Wilayah Terluar RI
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah