Suara.com - Ahli epidemiologi, Masdalina Pane menilai ada intervensi berlebihan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk pengendalian penyebaran kasus Covid-19. Salah satu contohnya ialah pembatasan mobilitas masyarakat.
"Ada banyak intervensi yang menurut kami cukup berlebihan dilakukan pemerintah yang secara epidemiolog itu tidak terlalu signifikan untuk mengendalikan," kata Pane melalui diskusi Membendung Transmisi Omicron yang disiarkan melalui YouTube, Alinea ID, Jumat (24/12/2021).
Pane mengatakan bahwa pengetatan mobilitas masyarakat itu awalnya menjadi bahan analisis para ahli. Pemerintah kemudian membuat pengetatan mobilitas itu menjadi kebijakan dalam pengendalian Covid-19.
Padahal menurutnya, para ahli epidemolog itu menilai kalau pengetatan mobilitas masyarakat tidak memiliki pengaruh yang terlalu signifikan untuk menurunkan penyebaran Covid-19.
"Berkali-kali kita katakan peningkatan jumlah kasus itu tidak apple to apple disebabkan oleh mobilitas, peningkatan jumlah kasus itu banyak variabel yang mempengaruhinya," ujarnya.
Pane menjelaskan selama kebijakan pengetatan mobilitas diberlakukan, pergerakan masyarakat tetap berlangsung selama tiga bulan terakhir. Meski kebijakan itu berjalan, ia melihat mobilitas masyarakat tetap terjadi yang dibuktikan oleh kemacetan di jalan.
"Mobiltas 3 bulan terakhir itu sama saja seperti sebelum pandemi, macet di mana-mana, orang pergi ke sana kemari," tuturnya.
Di sisi lain, Pane mengungkapkan kalau pengetatan mobilitas masyarakat juga tidak berpengaruh pada penurunan kasus Covid-19. Menurutnya ada banyak hal yang dilakukan secara spesifik untuk menurunkan kasus Covid-19.
Semisal program tracing yang dilakukan secara masif oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di 11 provinsi dan 62 kabupaten/kota dengan melibatkan lebih dari 2.500 tracer. Program itu dikatakan Pane bisa menurunkan kasus Covid-19 secara perlahan.
Baca Juga: Kaleidoskop 2021: 5 Peristiwa Nasional 2021 Paling Memilukan
"Sampa hari ini kami melihat bahwa intervensi yang spesifik dan targeted itu jauh lebih berguna bagi pengendalian dibandingkan kemudian kita melakukan pengujian dengan skala besar."
Berita Terkait
-
Terdeteksi 8 Kasus di RI, Epidemiolog Sebut Penularan Omicron Belum Masuk ke Masyarakat
-
Kaleidoskop 2021: 5 Tokoh yang Meninggal Karena Covid-19
-
Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri Jadi 10 Hari, Epidemiolog: Ini Langkah yang Tepat
-
Omicron Masuk Indonesia, Epidemiolog: Lockdown Wisma Atlet Tidak Relevan!
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Refocusing MBG Prioritaskan Kelompok Rentan, Ribuan Dapur Terancam Mubazir
-
Cerita di Balik Longsor Petamburan: Delapan Hari Sebelum Ambrol, Warga Sudah Rasakan Tanda Bahaya
-
Golkar Santai Lihat Jokowi Safari Politik Bareng PSI ke Lampung: Beliau Orang Merdeka
-
Polisi Bongkar Bisnis Ilegal Airgun di Tanjung Priok, Pria 28 Tahun Ditangkap
-
Aplikasi Hot 51 Dibongkar, Isinya Judi Online dan Live Streaming Pornografi
-
TransJakarta Hapus Dua Rute Sekaligus, 25 Armada Dialihkan demi Persingkat Waktu Tunggu
-
KPK Ungkap Setoran Rp100 Ribu-Rp2,5 Juta untuk Urus Izin Tinggal WNA, Ada Istilah 'Uang Klik'
-
Polisi Kembali Tetapkan 291 Tersangka Judol Hayam Wuruk, 287 Warga Asing
-
Guntur Romli: Safari Jokowi Tak Berdampak ke PDIP, Justru NasDem yang Harus Waspada!
-
Guntur Romli: Dulu Petugas Partai, Kini Jokowi Jadi 'Jongos PSI' Demi Dinasti 2029!