Suara.com - Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane, menilai kebijakan untuk melakukan locldown Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet untuk mengantisipasi penyebaran kasus covid varian Omicron dinggap tak relevan.
"Lockdown Wisma Atlet itu tidak relevan. Tidak ada hal penting untuk melakukan lockdown di Wisma Atlet," kata Masdalina dalam diskusi daring bertajuk 'Heboh Omicron', Sabtu (17/12/2021).
Masdalina menjelaskan alasannya mengapa penerapan lockdown Wisma Atlet dianggap tak penting, yakni karena pasien yang terdeteksi kasus Omicron sudah diisolasi.
"Ya karena kasus itu kan sudah di komplimen sudah di isolasi. Dan Wisma Atlet dibutuhkan untuk pasien-pasien yang masuk jadi apa relevansinya untuk melajujan upaya lockdown pada Wisma Atlet?," ungkapnya.
Lebih lanjut, Musdalina mengatakan semua pihak terutama masyarakat tak perlu heboh dengan varian Omicron. Justru hal itu malah harus disyukuri.
"Oh iya iya (tak perlu heboh). Biasa saja justru kita bersyukur kita mampu mendeteksi begitu," tandasnya.
Sebelumnya Pemerintah melakukan langkah-langkah mitigasi seiring munculnya kasus Covid-19 varian Omicron pertama di Indonesia. Upaya itu dengan melakukan lockdown RSDC Wisma Atlet Jakarta.
Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi mengungkapkan, RSDC Wisma Atlet di-lockdown supaya Omicron tidak menyebar ke luar lingkungan fasilitas kesehatan tersebut.
"Pemerintah saat ini melakukan langkah-langkah mitigasi dengan melakukan lockdown atau penguncian di beberapa tower Wisma Atlet agar varian ini tidak menyebar luas," kata Jodi kepada wartawan, Kamis (16/12/2021).
Baca Juga: Kasus Omicron Muncul, Gerindra Panggil Mulan Jameela untuk Klarifikasi soal Karantina
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan genome sequencing secara ketat di seluruh Indonesia.
Terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemerintah masih akan membahas hal tersebut. Ia menyebut kalau PPKM yang diterapkan akan mengikuti standar acuan WHO.
"PPKM yang terus dievaluasi tiap minggunya merupakan alat asesmen yang cukup baik untuk langsung dapat memutuskan bila terjadi hal-hal yang sangat dikhawatirkan."
Berita Terkait
-
Kasus Omicron Muncul, Gerindra Panggil Mulan Jameela untuk Klarifikasi soal Karantina
-
Ahli: Vaksinasi Covid-19 Efektif untuk Mencegah Penularan Varian Omicron
-
Varian Omicron Masuk Indonesia, IDAI Larang Orangtua Mengajak Anak Liburan Akhir Tahun
-
Tertekan Lonjakan Kasus Virus Varian Omicron, Harga Minyak Ambles
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri