Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II, Alfred Simanjuntak, pada Senin (27/12/2021). Alfred ditetapkan tersangka oleh KPK dalam perkara suap pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2017.
Penetapan tersangka terhadap Alfred sudah dilakukan KPK sejak awal November 2021 lalu.
Penahanan terhadap Alfred berdasarkan proses pengembangan perkara yang telah terlebih dahulu menjerat eks pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dandan Ramdani yang kini tengah menjalani sidang.
"Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status tersangka terhadap AS ( Alfred Simanjuntak)," kata Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budianto di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin.
Setyo menjelaskan peran Alfred Simanjuntak hingga dijerat KPK. Alfred saat itu mendapat perintah atasannya Angin Prayitno Aji dan Dandan Ramdani yang memiliki jabatan paling tinggi.
Alfred diminta untuk memeriksa tiga wajib pajak tiga perusahaan PT GMP (Gunung Madu Plantations) untuk tahun pajak 2016; PT BPI (Bank Pan Indonesia) untuk tahun pajak tahun 2016; dan PT JB tahun pajak tahun 2016 dan 2017.
"Setiap wajib pajak diminta menyiapkan sejumlah uang untuk memperlancar proses perhitungan pajaknya dan juga nilai pajaknya pun dimodifikasi lebih rendah dari total keharusan kewajiban nilai pembayaran pajaknya," ucap Setyo.
Menurut Setyo, tersangka Alfred menerima dari pemotongan pajak tiga perusahaan itu mencapai SGD 626 ribu.
"Dari seluruh uang yang diduga diterima oleh AS (Alfred Simanjuntak) bersama tim, AS diduga memperoleh sekitar sejumlah SGD 625 ribu," kata Setyo
Baca Juga: Sebut Kepemimpinan KPK Era Firli Bermasalah, Saut: Tinggal Tunggu Saja Periodenya Habis
Selain itu, KPK, kata Setyo juga tengah menelusuri sejumlah aset milik Alfred yang diduga didapatnya dari penerimaan suap pajak tersebut.
"KPK terus berupaya melakukan aset tracing dan recovery atas penggunaan uang yang dinikmati
oleh AS," ucapnya.
Untuk proses penyidikan lebih lanjut, kata Setyo, Alfred dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Mulai 27 Desember 2021 sampai 15 Januari 2022. Ia, akan ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.
Atas perbuatannya, tersangka Alfred dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 12 B.
Berita Terkait
-
Sebut Kepemimpinan KPK Era Firli Bermasalah, Saut: Tinggal Tunggu Saja Periodenya Habis
-
ICW: Hanya Ada Dua Cara Selamatkan KPK, Pertama Pimpinan Baru dan Kedua Presiden Baru
-
Kafe Adiknya jadi Lokasi Tampung Uang Suap, Azis Syamsuddin Bantah Punya Adik Bernama Vio
-
Soroti 2 Tahun Kepimpinan Firli Cs, ICW: Dulu Pelemahan dari Luar, Sekarang Pimpinan KPK
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional