Penutupan Sekolah dan Kesenjangan Digital Memaksa Banyak Anak Putus Sekolah

Dilaporkan anak perempuan sangat terpengaruh oleh penutupan sekolah.

Menurut ringkasan kebijakan forum Hak Nasional atas Pendidikan, 10 juta anak perempuan berpotensi mengalami putus sekolah menengah.

Organisasi tersebut memperingatkan bahwa pandemi juga dapat berdampak secara tidak proporsional pada anak perempuan dengan menempatkan mereka pada risiko pernikahan dini, kehamilan dini, kemiskinan, perdagangan manusia, dan kekerasan.

Menurut UNESCO, durasi penutupan sekolah di India termasuk yang terlama di dunia.

Meskipun kegiatan belajar mengajar kemudian dilakukan secara daring, jutaan anak dari keluarga miskin tetap dirugikan karena mereka tidak memiliki akses ke perangkat digital dan internet.

Anak-anak di daerah miskin yang bersekolah di sekolah reguler sebelum pandemi sering kali memiliki keluarga yang terlalu miskin untuk membeli ponsel atau perangkat digital lain yang diperlukan untuk belajar daring.

Kesenjangan digital ini pun memperburuk ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan sekolah.

"Pendidikan daring bukanlah pilihan untuk semua karena hanya satu dari empat anak yang memiliki akses ke perangkat digital dan konektivitas internet. Sebelum COVID-19, hanya seperempat rumah tangga (24%) di India yang memiliki akses ke internet dan ada kesenjangan yang luas antara pedesaan-perkotaan dan gender," kata UNICEF dalam sebuah pernyataan pada bulan Maret.

Pemerintah berjanji turunkan angka putus sekolah Ketika sekolah-sekolah mulai dibuka kembali secara bertahap, dilaporkan banyak anak yang tidak kembali.

Baca Juga: Perayaan Natal di India diganggu Oleh Kelompok Garis Keras Hindu

Pada saat yang sama, beberapa survei menunjukkan bahwa insiden pekerja anak melonjak, seperti halnya tingkat pernikahan anak.

"COVID dan penguncian terkait mengungkap beberapa kebenaran tentang kepedulian masyarakat dan negara terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak secara keseluruhan, terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan," Shantha Sinha, mantan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Hak Anak, mengatakan kepada DW.

"Biaya kelambanan sangat besar, menyebabkan pengingkaran hak dan ketidakadilan bagi anak-anak. Tidak diragukan lagi ada kebutuhan untuk memberikan perhatian khusus untuk menjadikan sekolah sebagai pusat kegiatan bagi anak-anak dan mengembalikan ritme sekolah," kata Sinha.

Sebelumnya pada bulan Desember, pemerintah mengumumkan bahwa mereka bertujuan untuk memastikan pendaftaran 100% anak-anak di sekolah-sekolah di seluruh India di tahun-tahun mendatang dan berjanji untuk menurunkan tingkat putus sekolah. (rap/ha)