Suara.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menilai, pengumuman calon presiden yang akan diusung partainya jika dilakukan terlalu cepat hanya akan menimbulkan pro-kontra.
Menurutnya, jika terlalu cepat diumumkan juga akan menggangu jalannya pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.
"Buat kami PDIP soal kapan pengumuman itu akan jadi penting karena saat mengumumkan terlalu cepat akan menimbulkan pro dan kontra," kata Andreas dalam diskusi rilis survei terbaru Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada Selasa (28/12/2021).
Andreas mengatakan, jika akhirnya pengumuman capres hanya menimbulkan pro-kontra, justru akan menggangu jalannya pemerintahan saat ini.
Menurutnya, keberhasilan Pemerintahan Joko Widodo kekinian dinilai bisa menguntungkan pencapresan dari PDIP.
"Lebih lama PDIP mengumumkan calon presiden itu akan lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan bagi PDIP dalam arti apa? Kita biarkan akumulasi proses dinamika ini berjalan dalam arti apa yang terjadi saat ini merupakan dukungan terhadap Pemerintahan Jokowi ini penting karena akan menjadi legacy," tuturnya.
Ia menyadari, kekinian parpol-parpol menunggu PDIP untuk mengumumkan siapa calon presidennya. Menurutnya, justru PDIP mempunyai kotak pandora yang banyak ditunggu parpol-parpol lain akan dibuka.
"Bahwa akhirnya kotak pandora ada di PDIP untuk saat ini. Saya kira temen-temen lain partai-partai lain menunggu PDIP akan mencalonkan siapa," katanya.
Lebih lanjut, Andreas menegaskan, soal pencapresan semua masih berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Elektabilitas Ganjar Dibandingkan Prabowo, Survei: Dikenal Belum Tentu Dipilih
"Untuk ke depan siapa itu (yang dicalonkan), kita lihat nanti. Secara akumulasi akan menguntungkan bagi PDIP. Sehingga menurut saya juga kebijakan oleh partai bu Mega dalam hal ini capres ada wilayah ketua umum dia punya hak prerogatif yang tidak cepat-cepat mengumumkan itu baik dan megnuntungkan dalam arti politik untuk pencapresan ke depan," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengusulkan agar sedini mungkin partai politik umumkan poros koalisi dan figur yang diusung untuk Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi rilis survei terbaru Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) dengan tajuk Prospek Partai Politik Dan Calon Presiden: Kecenderungan Perilaku Politik Pemilih Nasional pada Selasa (28/12/2021).
Awalnya, Mardani mengatakan, di tengah masa pandemi, hingga resesi seperti ini ada sejumlah pihak yang menilai soal Pemilu 2024 tingkat ketidakpastiannya cukup tinggi.
Untuk itu, ia mengajak parpol-parpol umumkan sedini mungkin poros koalisi hingga figur yang akan diusung.
"Karena itu saya pribadi, kalau di PKS selalu teriak ayo segera umumkan capresnya, kalau bisa jangan segera umumkan, segera buat koalisi dini, koalisi dari sekarang," kata Mardani.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian