Suara.com - Kementerian Kesehatan menargetkan vaksinasi pada sebanyak 208.265.720 juta penduduk Indonesia akan selesai pada Maret 2022.
“Kami akan lakukan percepatan untuk bisa diselesaikan target kita 208 juta ini sudah selesai vaksinasi pada bulan Maret 2022,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi dalam Dialog Produktif Selasa Utama bertajuk “Mulai Tahun Baru Dengan Kebiasaan Baru” secara daring di Jakarta, Selasa (28/12/2021).
Ia menegaskan percepatan akan terus digencarkan untuk menyempurnakan angka vaksinasi Covid-19 yang telah didapat oleh Indonesia saat ini, yakni 53 persen pada penerima dosis lengkap dan 75,5 persen pada penerima dosis pertama.
Artinya pada tahun 2022, pemerintah masih harus menggencarkan cakupan vaksinasi sebesar 47 persen lagi pada dosis lengkap dan 25 persen untuk dosis pertama.
“Target kita sebenarnya sampai akhir Desember awalnya adalah mencapai angka 80 persen untuk dosis pertama dan dosis kedua itu 60 persen. Tetapi sepertinya capaian kita mungkin hanya sekitar 77 persen untuk dosis pertama dan dosis kedua hanya berkisar 56-57 persen,” ujar dia.
Bila melihat capaian pada penerima dosis pertama, katanya, vaksinasi sudah mulai memasuki area-area yang sulit untuk dijangkau karena adanya tantangan seperti lokasi geografis, keterbatasan transportasi atau daerah yang masuk dalam area 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
Namun pada kelompok rentan seperti penduduk lanjut usia atau lansia, masih diperlukan akselerasi karena berdasarkan data milknya, lansia yang mendapatkan vaksin dosis pertama baru mencapai sekitar 63,6 persen.
Selain menargetkan target vaksinasi tercapai pada Maret 2022, pihaknya turut menargetkan vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun diperkirakan akan selesai pada bulan Juni tahun 2022 mendatang.
Sedangkan menanggapi pemberian booster, ia mengaku pemerintah tengah mempersiapkan dua skema pemberian vaksin booster yakni melalui skema mandiri dan skema yang dibiayai oleh pemerintah.
Baca Juga: Muncul Kasus Omicron Transmisi Lokal, Bagaimana Langkah Pemerintah?
Ia mengatakan, pemerintah juga merencanakan akan memulai vaksinasi tambahan dosis ketiga itu dipercepat pada awal tahun 2022, mengingat Omicron dapat menular dengan sangat cepat.
“Rencana untuk pemberian booster ini juga sudah kita rencanakan. Mengingat risiko dari pada adanya varian baru dan juga kita tahu bahwa adanya penurunan efikasi dari vaksin,” tutur Nadia. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK