Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Kata dia, pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang Baik.
Namun sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat memberikan persepsi yang buruk.
"Pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, yang jika kita biarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara," ujar Jokowi dalam arahannya di acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 di Youtube Ombudsman RI, Rabu (29/12/2021).
Jokowi menekankan, penyelenggara pelayanan publik harus semakin baik.
Hal itu karena tuntutan masyarakat terus meningkat, sehingga tak akan ada toleransi bagi pelayanan yang berbelit-belit dan pelayanan yang tidak responsif.
"Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif," ucap dia.
Karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta semua tak boleh merasa cukup dengan apa yang telah dikerjakan. Pasalnya kata Jokowi situasi terus berubah.
"Penyelenggara pelayanan publik tidak bisa bekerja biasa-biasa saja, harus segera mengubah cara berpikir, mengubah cara merespon, mengubah cara bekerja, orientasinya harus hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat," tutur Jokowi.
Selain itu, Jokowi menuturkan pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja. Sebab, pelayanan publik memerlukan komitmen, upaya bersama, sinergitas antar lembaga, ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja serta mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani.
Baca Juga: Dulu Serang Jokowi, Begitu Dipenjara Ustaz Yahya Waloni: Saya Dukung Program Pemerintah
Jokowi menyebut di masa pandemi, penyelenggara pelayanan publik dipaksa bertransformasi memanfaatkan lebih banyak teknologi untuk melakukan tugas tugas pelayanan, digitalisasi pelayanan untuk mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau.
"Upaya upaya transformasi yang telah dilakukan di masa pandemi dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan terobosan dan solusi," ujar Jokowi.
Kepala Negara melanjutkan penilaian kepatuhan perlu dilakukan untuk melihat kemampuan, melihat keberhasilan, dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik agar semakin efektif, akuntabel, dan transparan.
Ia pun mengapresiasi Ombudsman yang melakukan penilaian kepatuhan di dalam memperoleh pelayanann publik yang berkualitas.
"Saya mengapresiasi upaya Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan penilaian kepatuhan dalam meningkatkan pemenuhan hak masyarakat di dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik yang lebih baik, menciptakan sistem pengawasan dan evaluasi yang berintegritas agar dampak penerapannya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Berita Terkait
-
Dulu Serang Jokowi, Begitu Dipenjara Ustaz Yahya Waloni: Saya Dukung Program Pemerintah
-
Sebut Orang Minang Benci Jokowi, Ade Armando: Apa Salah Jokowi
-
Kronologi Warganet Tantang Bahar Smith Duel, Buntut Video Suruh Jemaah Buka Celana RI 1
-
Bawa Persis Solo Promosi Liga 1, Kaesang Pangarep Samai Pencapaian Jokowi, Apa Itu?
-
Resmikan Bendungan Pidekso, Jokowi Sebut Air Kunci Ketahanan Pangan
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Panas! Kapal Perusak Angkatan Laut AS Cegat Tanker Berbendera Iran yang Mau Menghindari Blokade
-
Kapuspen TNI: Sidang Kasus Andrie Yunus Akan Terbuka, Kita Sampaikan Secara Profesional
-
Ribuan Desa Belum Berlistrik, Bisakah , PLTMH Jawab Krisis Listrik di Wilayah Terpencil?
-
Dugaan Pelecehan 5 Santri Syekh Ahmad Al Misry, DPR Desak Polri Gandeng Interpol Seret SAM ke RI
-
Soal Dugaan Bobby Nasution Tampar Sopir BUMD, Pengamat: Harusnya Kedepankan Cara Edukatif
-
Pesan Singkat Puan soal Kasus Andrie Yunus: Berikan Proses yang Adil Seadil-adilnya!
-
Iran Ancam Tutup Laut Merah, Apa Dampaknya bagi Dunia?
-
Citra Satelit Ungkap Penghancuran Sistematis Desa Lebanon Selatan Oleh Israel, Ini Wujudnya
-
Dinilai Terlalu Provokatif, Mabes Polri Didesak Usut Dugaan Makar dari Pernyataan Saiful Mujani
-
27 Psikiater Analisis Kondisi Mental Donald Trump, Apa Hasilnya?