“Sehingga ke depan tidak perlu lagi ada tekanan-tekanan kepada siapapun yang ingin menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Semua orang bebas mengekspresikan kritik dan sarannya lewat media tulisan, lagu, jokes, gambar mural, dan sebagainya, yang penting tidak anarkis,” ujar Rachel dalam laporan Antara.
Rachel juga mengapresiasi enam fokus utama dalam pidato RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden. Misalnya, salah satu poin menyebutkan pemerintah akan melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
Ia berharap apa yang disampaikan melalui pidato Presiden Jokowi benar-benar terealisasi secara faktual.
“Saya di DPR akan ikut mendukung dan mendorong agar fokus utama ini bisa berjalan,” kata Rachel.
Dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi.
Presiden menyadari ada banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa pemerintah selesaikan.
“Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga mengatakan kritik yang bersifat membangun memang penting dan pemerintah akan menjawabnya dengan pemenuhan tanggung jawab seperti yang diharapkan rakyat.
PKS soroti janji Presiden
Baca Juga: Bali Akan Menjadi Tuan Rumah 7 Event Besar di Tahun 2022
Dalam catatan akhir tahun, anggota DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai sejumlah janji yang pernah disampaikan Jokowi dalam kepemimpinan periode kedua belum terealisasi hingga 2021.
Pertama janji menyusun kabinet yang ramping. Janji ini pernah disampaikan menjelang pemilu 2014.
Bukhori menyontohkan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial yang mengatur jabatan wakil menteri sosial.
Menurut Bukhori selain membuat postur kabinet semakin gemuk, posisi wakil menteri belum mendesak.
Menteri Sosial Tri Rismahari ini, kata Bukhori, pernah mengatakan posisi wakil menteri di Kementerian Sosial bukan keinginannya, melainkan kewenangan Presiden.
"Walhasil, posisi wamen ini patut dipersoalkan, karena selain akan berdampak pada pemborosan anggaran di saat kondisi APBN sedang kritis, adanya posisi itu semakin menunjukan Presiden Jokowi yang semakin menjauhkan perbuatannya dari apa yang pernah dijanjikan pada 2014 lalu, yaitu membentuk susunan kabinet yang ramping," kata Bukhori dalam laporan reporter Suara.com.
Kedua, komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi dinilai masih lemah.
Pencopotan dua menteri Kabinet Indonesia Maju karena terjerat korupsi pada tahun 2021 disebut Bukhori menjadi pukulan telak bagi janji antikorupsi yang pernah diucapkan Jokowi.
"Kasus korupsi bansos dan suap benur di saat pandemi barangkali menjadi sejarah kelam yang pernah ditorehkan oleh rezim dalam kaleidoskop 2021. Publik sulit melupakan peristiwa yang memalukan dan menyakiti hati itu," katanya.
Ketiga, janji tidak menambah utang baru. Janji ini disampaikan ketika maju sebagai calon presiden pada 2014.
Menurut penilaian Bukhori, memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, utang negara justru semakin berada pada titik yang mengkhawatirkan.
"Proyek mercusuar pemerintah yang berdampak pada bertambahnya beban utang negara bertolak belakang dengan janji Presiden yang pernah diucapkan. Nafsu untuk meninggalkan warisan pembangunan semestinya tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat maupun generasi mendatang akibat tumpukan utang yang kian menggunung," tuturnya.
Dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 1 tahun 2021, BPK memberi peringatan atas lonjakan utang pemerintah yang hingga akhir tahun 2020 menyentuh Rp6.074,56 triliun.
BPK menilai kerentanan utang pemerintah telah melewati batas rekomendasi IMF mengingat rasio utang terhadap pendapatan pemerintah berada di atas ambang batas wajar, yakni 46,7 persen. Padahal, idealnya adalah 30 persen. [rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Gerindra Santai Hadapi Safari Politik Jokowi, Pilih Fokus Kawal Program Prabowo
-
Momen Saling Hormat Prabowo-Jokowi Jadi Sorotan, Gerindra Beri Penjelasan Ini!
-
Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?
-
Jokowi Tiba di Jakarta, Bakal Hadiri HUT Bhayangkara Besok
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Prabowo dan Presiden Belarus Sepakati Peta Jalan Kerja Sama 20262030
-
Penantian 50 Tahun! Lahan Bumi Tridharma Pondok Labu Akhirnya Diusulkan Masuk Skema TORA
-
Richard Lee Klaim Lolos Sidang Etik, Dakwaan Pidana Tetap Bergulir
-
Divonis 10 Tahun, Akankah Nadiem Dapat Amnesti dari Prabowo?
-
Percepat Pembangunan Huntap, Kasatgas Tito Dukung Penggunaan Dana Siap Pakai BNPB
-
'Saya Malu', Pengakuan Gus Irfan soal Kondisi NU Jelang Muktamar 2026
-
Rapor Merah 80 Tahun Polri: Berkhidmat pada Kekuasaan, Bukan Rakyat
-
Bukan Negara Vigilante: Mengapa Penyekapan Karyawan di Senen Berlangsung 21 Hari Tanpa Terdeteksi?
-
Lagu Bupati Purwakarta Dinilai Bias Gender, Partai Diminta Beri Teguran
-
Jakbar Darurat Judol, 89 Ribu Warga Setor Rp600 Miliar ke Bandar