Pelayanan Publik Dinilai Kurang Memuaskan, Jokowi: Tak Ada Toleransi Bagi yang Berbelit

Suara.com - Presiden Joko Widodo diketahui memberikan sambutan pada Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik beberapa waktu lalu.

Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta segenap jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Tuntutan masyarakat terus meningkat. Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif," ujar Jokowi.

Presiden menegaskan, situasi terus berubah oleh karena itu para penyelenggara pelayanan publik tidak boleh cepat puas dengan pelayanan yang telah diberikan pada masyarakat.

Tak hanya itu, penyelenggara pelayanan publik pun tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja, melainkan harus segera mengubah cara berpikir, merespons, dan bekerja.

"Orientasinya harus hasil, untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat," tegasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan agar instansi pemerintah membangun paradigma melayani, mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani.

"Pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja, memerlukan komitmen, memerlukan upaya bersama, sinergitas antarlembaga, memerlukan ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir, dan perubahan budaya kerja," imbuhnya.

Jokowi pun menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

Baca Juga: Refleksi Akhir Tahun, Demokrat: Jokowi Harus Perbaiki Iklim Demokrasi Seperti Era SBY

"Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, yang jika kita biarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara," tandasnya