Demokrat: Iklim Demokrasi Pemerintahan Jokowi Belum Menyamai Era SBY

Suara.com - Partai Demokrat menyampaikan sejumlah catatan kritis yang ditujukan kepada pemerintah menjelang 2024.

Pemerintahan Joko Widodo diharapkan dapat memperbaiki iklim demokrasi seperti yang pernah dicapai pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam refleksi akhir tahun Partai Demokrat yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra disebutkan, Partai Demokrat optimistis pemerintah dapat mencapainya.

"Selama ada niat baik dan sungguh-sungguh berusaha," kata Herzaky dalam laporan reporter Suara.com, Jumat (31/12/2021).

Herzaky menyebutkan buruknya iklim demokrasi ditandai dengan adanya rakyat yang semakin takut berbeda pandangan politik di muka publik.

Survei-survei, menurut Herzaky, sudah banyak membuktikan bahwa masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat atau mengkritik kebijakan pemerintah, berujung kriminalisasi, doxing, bahkan akun media sosialnya diretas.

Kedua, Herzaky menilai demokrasi Indonesia berjalan mundur dan berada di titik terendah dalam empat belas tahun terakhir, bahkan masuk dalam kategori demokrasi cacat, menurut beberapa lembaga kredibel internasional.

"Dari The Economist Intelligent Unit, lalu Freedom House, lembaga pemerhati Demokrasi dunia yang didirikan Eleanor Roosevelt, sampai ke The Australian University," kata Herzaky.

Indikator buruknya iklim demokrasi yang ketiga, kata Herzaky, tren kinerja transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Indonesia menurut Transparency International pemerintahan Joko Widodo, kini jeblok dan hanya naik satu poin dibandingkan dengan tahun pertama menjabat.

Baca Juga: Bali Akan Menjadi Tuan Rumah 7 Event Besar di Tahun 2022

"Selama sepuluh tahun pemerintahan SBY (2004-2014), berhasil naik 12 poin," tuturnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kata Herzaky, selama ini sering mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya menjaga iklim demokrasi.

"Demokrasi tidak boleh dijalankan secara serampangan, apalagi dengan menabrak logika 'akal sehat rakyat.' Siapa yang berani melukai rasa kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, maka rakyat akan bangkit dan bersatu melawannya. Itulah rumus demokrasi yang sehat," kata dia.

Diapresiasi

Usai pidato kenegaraan dan RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2021 lalu, anggota DPR Rachel Maryam menyampaikan apresiasi, terutama dalam komitmen membangun iklim demokrasi.

Rachel berharap pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bukan hanya sekedar narasi.