Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera turut menyoroti soal peleburan lembaga Eijkman ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menurutnya, hal itu memperlihatkan betapa berantakannya manajemen pemerintahan.
"Amburadulnya manajemen pemerintah terlihat di sini. Pegawai yang berstatus non-PNS terancam kehilangan pekerjaan. Mengingat banyak syarat berliku yang perlu dipenuhi jika mau memindahkan karier sebagai peneliti biologi molekuler ke BRIN," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).
Ia menilai adapun lima pilihan dari BRIN kepada tenaga-tenaga di Eijkman dirasa belum cukup mengakomodir semua. Pasalnya disebut memang ada unsur ketidakadilan.
"Bagi mereka yang hanya ingin berbakti kepada negeri melalui penelitiannya, didepak dari lembaga yang sudah menjadi ‘rumah’ merupakan hal yang membingungkan," tuturnya.
Lebih lanjut, Mardani menilai wajar jika publik melihat hal ini sebagai salah satu penyebab banyak orang pintar Indonesia yang mencari ekosistem riset yang lebih baik di luar negeri. Untuk itu, pemerintah pun diminta segera berbenah.
"Pemerintah serta BRIN perlu segera menyelesaikan carut marut reorganisasi ini. Jangan sampai jadi menghambat tujuan untuk membangun ekosistem riset yang mendukung pengembangan perekonomian yang berbasis pengetahuan," tandasnya.
Diketahui, akun resmi Eijkman Institut mengunggah cuitan yang memberitahukan bahwa mulai tanggal 1 januari 2021 kegiatan deteksi COVID-19 di PRBM Eijkman diambil alih oleh BRIN.
"Mulai tanggal 1 Januari 2022, kegiatan deteksi COVID-19 di PRBM Eijkman akan diambil alih oleh Kedeputian Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat Tahun Baru 2022. Salam sehat, WASCOVE. Bersama, kita pulih kembali. Kami Pamit," tulis akun tersebut, Jumat (31/112/2021).
Baca Juga: BRIN Dorong Mantan Tenaga Honorer Eijkman Menjadi Asisten Riset
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo