Suara.com - Beredar isu yang menyebutkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin digadang-gadang dijagokan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.
Isu yang beredar menyebutkan, Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan dinilai mampu membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat dan lihai dalam ekonomi makro karena lama bergelut di dunia perbankan.
Akan tetapi, sejumlah pihak meragukan peluang Budi Gunadi dalam kontestasi capres.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo mengatakan pemilu adalah mencari seorang pemimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Sementara itu, Budi Gunadi diketahui tidak memiliki partai politik.
"Dan aturan hukum yang ada adalah capres harus diusung oleh partai politik. Persoalannya, dia (Menkes) punya tidak partai politik. kata kuncinya di situ. Wong yang punya partai politik saja tidak bisa mencalonkan presiden," ujar Firman, dikutip dari wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com.
Oleh karena itu, Firman meragukan Budi Sadikin dalam ikut serta menjadi capres.
"Kita tidak tahu track recordnya sebelum menjadi menkes. Latar belakangnya apa, backgroundnya apa? Partai besar saja banyak yang gagal dan tidak bisa mencalonkan. Kalau mau menjadi capres harus berafiliasi dengan parpol yang akan datang (2029). Bukan tiba-tiba begini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Firman menyebut Budi Gunadi belum berhasil mengatasi tugasnya di Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Hasil Survei Capres 2024, Pasangan Anies Baswedan-Prabowo Melejit
"Mengatasi masalah BPOM tidak clear, karantina saja tidak clear. Padahal karantina ada di bawah dia. Itu ukurannya, bagaimana mau menjadi presiden," katanya.
Candaan Politik
Direktur Eksekutif Indonesia Political review Ujang Komarudin di lain kesempatan menilai mengemukanya isu Budi Sadikin layak menjadi capres hanya candaan politik saja.
"Artinya rakyat pun tak mendukungnya. Jika ingin maju sebagai capres atau cawapres, mesti punya elektabilitas tinggi. Karena elektabilitas (keterpilihan itu) menjadi modal utama bagi capres atau cawapres," ujarnya.
Selanjutnya, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memberikan pendapat yang sama.
Dia menilai Budi Sadikin tidak memiliki elektabilitas dalam Pilpres 2024.
Tag
Berita Terkait
-
Vaksin Booster Bakal Gratis atau Berbayar? Menkes Tunggu Keppres
-
Heboh, Kalender Hingga Stiker Ganjar-Puan Diklaim Jadi Rebutan Masyarakat di Bekasi
-
Hasil Survei Capres 2024, Pasangan Anies Baswedan-Prabowo Melejit
-
Ijtima Ulama Sumut Dukung Sandiaga Uno Jadi Capres 2024
-
Jika Anies Baswedan Raih Dua Hal Ini, Pilpres 2024 Sudah Ada di Genggaman
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB