Suara.com - Beredar isu yang menyebutkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin digadang-gadang dijagokan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.
Isu yang beredar menyebutkan, Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan dinilai mampu membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat dan lihai dalam ekonomi makro karena lama bergelut di dunia perbankan.
Akan tetapi, sejumlah pihak meragukan peluang Budi Gunadi dalam kontestasi capres.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo mengatakan pemilu adalah mencari seorang pemimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Sementara itu, Budi Gunadi diketahui tidak memiliki partai politik.
"Dan aturan hukum yang ada adalah capres harus diusung oleh partai politik. Persoalannya, dia (Menkes) punya tidak partai politik. kata kuncinya di situ. Wong yang punya partai politik saja tidak bisa mencalonkan presiden," ujar Firman, dikutip dari wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com.
Oleh karena itu, Firman meragukan Budi Sadikin dalam ikut serta menjadi capres.
"Kita tidak tahu track recordnya sebelum menjadi menkes. Latar belakangnya apa, backgroundnya apa? Partai besar saja banyak yang gagal dan tidak bisa mencalonkan. Kalau mau menjadi capres harus berafiliasi dengan parpol yang akan datang (2029). Bukan tiba-tiba begini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Firman menyebut Budi Gunadi belum berhasil mengatasi tugasnya di Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Hasil Survei Capres 2024, Pasangan Anies Baswedan-Prabowo Melejit
"Mengatasi masalah BPOM tidak clear, karantina saja tidak clear. Padahal karantina ada di bawah dia. Itu ukurannya, bagaimana mau menjadi presiden," katanya.
Candaan Politik
Direktur Eksekutif Indonesia Political review Ujang Komarudin di lain kesempatan menilai mengemukanya isu Budi Sadikin layak menjadi capres hanya candaan politik saja.
"Artinya rakyat pun tak mendukungnya. Jika ingin maju sebagai capres atau cawapres, mesti punya elektabilitas tinggi. Karena elektabilitas (keterpilihan itu) menjadi modal utama bagi capres atau cawapres," ujarnya.
Selanjutnya, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memberikan pendapat yang sama.
Dia menilai Budi Sadikin tidak memiliki elektabilitas dalam Pilpres 2024.
Tag
Berita Terkait
-
Vaksin Booster Bakal Gratis atau Berbayar? Menkes Tunggu Keppres
-
Heboh, Kalender Hingga Stiker Ganjar-Puan Diklaim Jadi Rebutan Masyarakat di Bekasi
-
Hasil Survei Capres 2024, Pasangan Anies Baswedan-Prabowo Melejit
-
Ijtima Ulama Sumut Dukung Sandiaga Uno Jadi Capres 2024
-
Jika Anies Baswedan Raih Dua Hal Ini, Pilpres 2024 Sudah Ada di Genggaman
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar