Suara.com - Beredar isu yang menyebutkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin digadang-gadang dijagokan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.
Isu yang beredar menyebutkan, Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan dinilai mampu membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat dan lihai dalam ekonomi makro karena lama bergelut di dunia perbankan.
Akan tetapi, sejumlah pihak meragukan peluang Budi Gunadi dalam kontestasi capres.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo mengatakan pemilu adalah mencari seorang pemimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Sementara itu, Budi Gunadi diketahui tidak memiliki partai politik.
"Dan aturan hukum yang ada adalah capres harus diusung oleh partai politik. Persoalannya, dia (Menkes) punya tidak partai politik. kata kuncinya di situ. Wong yang punya partai politik saja tidak bisa mencalonkan presiden," ujar Firman, dikutip dari wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com.
Oleh karena itu, Firman meragukan Budi Sadikin dalam ikut serta menjadi capres.
"Kita tidak tahu track recordnya sebelum menjadi menkes. Latar belakangnya apa, backgroundnya apa? Partai besar saja banyak yang gagal dan tidak bisa mencalonkan. Kalau mau menjadi capres harus berafiliasi dengan parpol yang akan datang (2029). Bukan tiba-tiba begini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Firman menyebut Budi Gunadi belum berhasil mengatasi tugasnya di Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Hasil Survei Capres 2024, Pasangan Anies Baswedan-Prabowo Melejit
"Mengatasi masalah BPOM tidak clear, karantina saja tidak clear. Padahal karantina ada di bawah dia. Itu ukurannya, bagaimana mau menjadi presiden," katanya.
Candaan Politik
Direktur Eksekutif Indonesia Political review Ujang Komarudin di lain kesempatan menilai mengemukanya isu Budi Sadikin layak menjadi capres hanya candaan politik saja.
"Artinya rakyat pun tak mendukungnya. Jika ingin maju sebagai capres atau cawapres, mesti punya elektabilitas tinggi. Karena elektabilitas (keterpilihan itu) menjadi modal utama bagi capres atau cawapres," ujarnya.
Selanjutnya, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memberikan pendapat yang sama.
Dia menilai Budi Sadikin tidak memiliki elektabilitas dalam Pilpres 2024.
Tag
Berita Terkait
-
Vaksin Booster Bakal Gratis atau Berbayar? Menkes Tunggu Keppres
-
Heboh, Kalender Hingga Stiker Ganjar-Puan Diklaim Jadi Rebutan Masyarakat di Bekasi
-
Hasil Survei Capres 2024, Pasangan Anies Baswedan-Prabowo Melejit
-
Ijtima Ulama Sumut Dukung Sandiaga Uno Jadi Capres 2024
-
Jika Anies Baswedan Raih Dua Hal Ini, Pilpres 2024 Sudah Ada di Genggaman
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Usai Tuai Kritik, Samsung Klarifikasi Isu Penghapusan Data Samsung Health
-
Dua Petinggi Golkar Riau Berseteru, Pendukung Saling Baku Hantam di DPRD
-
Purwoceng Berstatus Kritis, Bisakah Varietas Unggul Menyelamatkannya?
-
Bos Ford Beri Peringatan Keras Industri Otomotif AS Mustahil Halau Laju Mobil China Seterusnya
-
Sensatia Peroleh Persetujuan Dari Cruelty Free International, Perkuat Komitmen Pada Clean Beauty
-
Gudang Amunisi TNI AD di Madiun Meledak, Satu Prajurit Gugur
-
Sayembara Umrah Menteri PU: Politik Klarifikasi di Tengah Tuduhan Nepotisme
-
Klinik Hewan Keliling DKI Resmi Beroperasi, Warga Bisa Akses Layanan Mulai Rp35 Ribu
-
Vonis 10 Tahun Belum Final, Nadiem Makarim Akan Jalani Sidang Banding
-
Purbaya Pastikan Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Tinggal Tunggu Danantara