Suara.com - Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memperoleh penghargaan terbaik II, satuan kerja mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII, dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Award Tahun Anggaran (TA) 2021 periode semester I, dengan pagu anggaran di atas Rp200 miliar. Raihan peringkat 2 besar ini merupakan capaian Setjen Kemnaker berturut-turut selama 2 tahun terakhir
"Saya merasa rasa bersyukur atas buah kerja jajaran dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2021. Penghargaan penilaian IKPA ini buah dari kerja keras yang selama ini konsisten dijalankan," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Rabu (5/1/2022).
IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penghargaan IKPA ini diserahkan dalam rangka kegiatan evaluasi, motivasi, dan apresiasi kepada Satker Wilayah Pembayaran KPPN Jakarta VII atas Pengelolaan Keuangan Tahun 2021 sesuai Keputusan Kepala KPPN Jakarta VII.
Anwar Sanusi mengatakan, penghargaan IKPA ini dapat menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas. Penghargaan ini juga sebagai indikator bahwa Setjen Kemnaker mampu melakukan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
"Kami berharap, penghargaan ini menjadi motivasi, untuk terus bekerja dan berkinerja yang terbaik, dalam hal apapun, sehingga berdampak positif bagi Kemnaker," katanya.
Anwar minta agar proses pelaksanaan anggaran pada seluruh Satker di lingkungan Kemnaker dapat semakin bersinergi dan membuahkan kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
"Kemnaker berkomitmen agar pengelolaan keuangan maupun barang milik negara dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien," tukasnya.
Berita Terkait
-
Kemnaker Komitmen Tingkatkan Perlindungan Pekerja di Era Digitalisasi
-
Hadapi Tantangan 2022, Kemnaker Canangkan Tiga Resolusi
-
Menaker Resmikan Gedung Baru Pusat Pasar Kerja
-
Di Expo 2020 Dubai, Kemnaker Sampaikan Empat Isu Penanganan Ketenagakerjaan Indonesia
-
Menaker Minta Pengawas Ketenagakerjaan Kawal Pelaksanaan Upah Minimun di Daerah
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Dugaan Overdosis hingga Lebam di Tubuh Selebgram Lula Lahfah, Polisi: Tunggu Autopsi!
-
Selebgram Lula Lahfah Tewas di Apartemen Dharmawangsa! Polisi Langsung Olah TKP
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi