Suara.com - Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memperoleh penghargaan terbaik II, satuan kerja mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII, dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Award Tahun Anggaran (TA) 2021 periode semester I, dengan pagu anggaran di atas Rp200 miliar. Raihan peringkat 2 besar ini merupakan capaian Setjen Kemnaker berturut-turut selama 2 tahun terakhir
"Saya merasa rasa bersyukur atas buah kerja jajaran dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2021. Penghargaan penilaian IKPA ini buah dari kerja keras yang selama ini konsisten dijalankan," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Rabu (5/1/2022).
IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penghargaan IKPA ini diserahkan dalam rangka kegiatan evaluasi, motivasi, dan apresiasi kepada Satker Wilayah Pembayaran KPPN Jakarta VII atas Pengelolaan Keuangan Tahun 2021 sesuai Keputusan Kepala KPPN Jakarta VII.
Anwar Sanusi mengatakan, penghargaan IKPA ini dapat menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas. Penghargaan ini juga sebagai indikator bahwa Setjen Kemnaker mampu melakukan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
"Kami berharap, penghargaan ini menjadi motivasi, untuk terus bekerja dan berkinerja yang terbaik, dalam hal apapun, sehingga berdampak positif bagi Kemnaker," katanya.
Anwar minta agar proses pelaksanaan anggaran pada seluruh Satker di lingkungan Kemnaker dapat semakin bersinergi dan membuahkan kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
"Kemnaker berkomitmen agar pengelolaan keuangan maupun barang milik negara dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien," tukasnya.
Berita Terkait
-
Kemnaker Komitmen Tingkatkan Perlindungan Pekerja di Era Digitalisasi
-
Hadapi Tantangan 2022, Kemnaker Canangkan Tiga Resolusi
-
Menaker Resmikan Gedung Baru Pusat Pasar Kerja
-
Di Expo 2020 Dubai, Kemnaker Sampaikan Empat Isu Penanganan Ketenagakerjaan Indonesia
-
Menaker Minta Pengawas Ketenagakerjaan Kawal Pelaksanaan Upah Minimun di Daerah
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- Innalillahi, Aktor Epy Kusnandar Meninggal Dunia
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
Pilihan
-
6 HP Tahan Air Paling Murah Desember 2025: Cocok untuk Pekerja Lapangan dan Petualang
-
Drama Sidang Haji Alim: Datang dengan Ambulans & Oksigen, Ratusan Pendukung Padati Pengadilan
-
KLH Sebut Tambang Milik Astra International Perparah Banjir Sumatera, Akan Ditindak
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah Desember 2025: Ideal untuk Gamer dan Content Creator Pemula
-
Roblox Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Baru, Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp43,75 T
Terkini
-
Geram Titiek Soeharto Truk Angkut Kayu Saat Bencana: Tindak Tegas, Bintang Berapa pun Belakangnya
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara
-
Mendagri Minta PKK Papua Pegunungan Pastikan Program Tepat Sasaran
-
Geger Tragedi Alvaro, Aturan Lapor Anak Hilang 1x24 Jam Masih Relevan?
-
Anggota Komisi IV Bela Raja Juli, Sebut Menhut Cuma Kebagian 'Cuci Piring' Soal Kerusakan Hutan
-
Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran
-
Menhut Raja Juli Soal Sentilan 'Tobat Nasuha' Banjir Sumatra: Gus Imin Sudah Minta Maaf Via WA
-
UMP Jakarta 2026 Bisa Tembus Rp 6 Juta? Begini Respons Pramono Anung
-
Bahlil Minta Cak Imin Taubat Nasuha Juga, Tegaskan Evaluasi Menteri Hanya Hak Presiden
-
Ancaman Belum Selesai, Indonesia Disebut Belum Usai dengan Siklus Bencana