Suara.com - Duta Besar Arab Saudi untuk Lebanon, Waleed Bukhari mengatakan kegiatan Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengancam keamanan nasional Arab.
Menyadur Arab News Jumat (7/1/2022) komentarnya muncul dua hari setelah Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengkritik Kerajaan oleh pemimpin kelompok Hizbullah tidak melayani kepentingan nasional atau mewakili sikap resmi negara.
Komentar itu juga menyusul keretakan hubungan antara Lebanon dan negara-negara Teluk lainnya setelah sejumlah negara menarik duta besar mereka dari Beirut pada Oktober dan November.
Penarikan ini sebagai protes atas pernyataan yang dibuat oleh menteri informasi George Kordahi yang kritis terhadap peran Kerajaan dalam perang Yaman.
“Riyadh berharap partai politik akan memberikan prioritas pada kepentingan tertinggi Lebanon dan mengakhiri hegemoni teroris Hizbullah atas setiap aspek negara,” kata Bukhari.
Dia menambahkan Hizbullah memaksakan kontrolnya yang mengganggu perdamaian di Lebanon dan meminta negara itu menghentikan kegiatan yang mempengaruhi Kerajaan dan wilayah Teluk, Al Arabiya melaporkan.
Kemudian dalam sebuah wawancara dengan Al Arabiya, Bukhari mengatakan hubungan antara Beirut dan Riyadh "terlalu dalam" untuk dipengaruhi oleh komentar yang tidak bertanggung jawab.
Bukhari mengatakan negaranya menegaskan keprihatinan terus-menerus untuk warga Lebanon yang tinggal di Kerajaan dan mendukung orang-orang Lebanon dari semua sekte.
“Kami berbagi dengan komunitas internasional tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon,” katanya.
Baca Juga: Australia Umumkan The Base dan Hizbullah Sebagai Organisasi Teroris dan Terlarang
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital