Suara.com - Taliban membayar gaji ribuan pegawai sektor publik Afghanistan dengan gandum hasil sumbangan dari negara lain, alih-alih dengan uang tunai, saat krisis keuangan meningkat.
Pembayaran dengan gandum itu merupakan program "makanan untuk pekerjaan", skema yang pada Selasa (11/1) diumumkan pemerintahan Taliban sedang diperluas.
Gandum hasil sumbangan itu digunakan oleh Taliban untuk membayar 40.000 pekerja dengan 10 kilogram gandum per hari atas pekerjaan lima jam sehari, kata para pejabat pertanian pada konferensi pers.
Gandum itu sebagian besar disumbangkan oleh India kepada pemerintahan Afghanistan sebelumnya, yang didukung Amerika Serikat.
Skema "makanan untuk pekerjaan" (food for work) itu, yang sebagian besar telah diberlakukan untuk membayar para pekerja pada program pekerjaan umum di Kabul, akan diperluas ke seluruh negeri, kata Taliban.
"Kami siap membantu rakyat semampu kami," kata Fazel Bari Fazli, wakil menteri administrasi dan keuangan di kementerian pertanian.
Pemerintah Taliban telah menerima tambahan 18 ton gandum dari Pakistan dan dijanjikan tambahan 37 ton gandum. Selain itu, Taliban sedang menjalankan negosiasi dengan India untuk mendapatkan 55 ton gandum, menurut Fazli.
"Kami punya banyak rencana untuk program 'food for work'," katanya.
Sejauh ini masih belum jelas berapa banyak dari gandum yang disumbangkan akan digunakan sebagai bantuan kemanusiaan langsung dan berapa banyak yang digunakan untuk membayar pekerja.
Baca Juga: Taliban Keras Terapkan Hukum Islam, Sampai Kepala Manekin Harus Dipotong
Program "food for work" yang diperluas itu menyoroti kesulitan yang meningkat yang dihadapi oleh pemerintahan Taliban saat uang tunai di Afghanistan semakin langka.
Kondisi itu lebih lanjut dapat menimbulkan pertanyaan di antara para penyumbang mengenai penggunaan bantuan kemanusiaan untuk tujuan pemerintah sementara pembatasan ketat tetap berlangsung pada aliran keuangan ke Afghanistan.
Sanksi internasional terhadap para anggota Taliban, pembekuan aset bank sentral, dan penurunan secara tiba-tiba bantuan internasional yang pernah menjadi tulang punggung ekonomi Afghanistan telah membuat pemerintah Taliban kekurangan dana dan menghadapi dan krisis ekonomi yang memburuk.
Bantuan kemanusiaan terus berlanjut saat pemerintah asing berusaha mencegah jutaan warga Afghanistan kelaparan.
Namun, bantuan itu dirancang untuk melewati saluran-saluran pemerintah Afghanistan dan sebagian besar didistribusikan oleh lembaga multilateral internasional.
Badan-badan PBB pada Selasa (11/1) meminta para penyumbang memberi bantuan kemanusiaan senilai 4,4 miliar dolar AS (sekitar Rp62,9 triliun) bagi Afghanistan pada 2022, dengan menyebut dana tersebut sebagai "upaya penting penghentian kesenjangan" untuk memastikan masa depan Afghanistan. (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Ratusan Imigran Afghanistan Geruduk Kantor Kemenkumham Riau
-
Bayi yang Diserahkan ke Tentara AS Saat Evakuasi Afghanistan Akhirnya Bertemu Keluarga
-
Afghanistan Terancam Kelaparan dan Malnutrisi, Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan
-
Taliban Keras Terapkan Hukum Islam, Sampai Kepala Manekin Harus Dipotong
-
Taliban Penggal Kepala Manekin
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998
-
Prabowo Murka! Bunga Pinjaman Orang Miskin 24 Persen, Pengusaha Besar Cuma 9 Persen