Suara.com - Sebuah iklan di Facebook menampilkan penjualan rumah di daerah Karimunjawa. Hal ini mengkhawatirkan karena pembangunan properti ini target pasarnya adalah Warga Negara Asing (WNA).
"Klaimnya dalam 8 bulan sudah terjual 170 rumah dari 300 rumah yang dipasarkan. Ntar jadi kampung bule di situ dan warga lokal gimana ini?," tulis akun @yoyen yang mengunggah iklan tersbeut di Twitter.
Pada cuitannya ia menampilkan iklan di mana menampilkn penjulan rumah di pulau surga, Karimunjawa Indonesia.
Per satu rumah dijual dengan hara 49.500 Euro atau setara dengankurang lebih Rp 808.854.168,87. Iklan tersebut mengklaim bahwa mereka telah menjual 170 dari 300 unit properti dalam 8 bulan.
"Ya gimana enggak laku jual rumah harga segitu untuk pasar Eropa. FYI harga rata-rata rumah di Belanda dengan 3 kamar tidur (biasanya dua tingkat), taman kecil depan dan belakang tahun lalu itu 419.000 Euro (Rp 6,8 milyar)," tulis @yoyen.
Penggerak proyek tersebut adalah orang-orang Spanyyol dan dua orang Indonesia.
"Persis tahun lalu kita netizen Indonesia ribut sama Kristen Gray yang promosi tinggal nyaman dan murah di Bali dengan jualan ebooknya: our Bali life is yours. Eh ini lagi bule jualan rumah di Karimunjawa," catat @yoyen di akun Twitternya.
"Resenya kalau beneran jadi ntar, warga lokal akan jadi tamu di kampungnya sendiri atau malah terpaksa pindah karena harga tanah dan bangunan jadi menjulang," imbuhnya.
Dalam hal ini, sebuah akun @travel_jepara mengaku sempat meramakan pembangunan rumah tersebut. Namun ia malah diintimidasi.
Baca Juga: Pelaku Begal di Kubu Raya Ditangkap, Sembunyi 3 Hari di Hutan dan Suruh Kekasih Pulang ke Karawang
"Tahun lalu sudah saya ramaikan di Facebook. Diturunkan FB, tapi saya post ulang lagi. Salah satu orang Indonesia, island manager-nya, mengintimidasi saya," komentar akun @travel_jepara.
Karimunjawa sendiri berstatus taman nasional yang merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang merepresentasikan keutuhan dan keunikan pantai utara Jawa Tengah.
Cuitan tersebut mendapatkan berbagai respons dari warganet.
"Sepertinya sudah jadi rahasia umum bila banyak properti milik asing di tempat-tempat stategis wisata, yang mana mereka menjadikan oranglokal sebagai nama pemilik," komentar warganet.
"Dear pak @ganjarpranowo, please review the starup island. Is there a permit from local-government?" imbuh warganet lain.
"Mereka bilang government approved company, apa pemerintah hanya memikirkan cuan semata dan menggadaikan negara sendiri?" tambah warganet lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal