Suara.com - UNICEF, salah satu badan PBB, melaporkan negara-negara miskin menolak lebih dari 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang didistribusikan lewat program COVAX karena masa berlakunya yang hampir habis.
Ini menunjukkan meski pasokan vaksin lewat program COVAX sudah melebihi 1 miliar dosis dan distribusikan ke 150 negara, tapi masih ada kendala dalam upaya melakukan vaksinasi penduduk di dunia.
"Lebih dari 100 juta dosis mendapat penolakan bulan Desember lalu," kata Etleva Kadilli dari UNICEF kepada para anggota parlemen Eropa."
Menurutnya alasan utama penolakan vaksinasi adalah masa berlaku atau kedaluwarsa yang hampir habis.
Ditambahkan oleh Etleva, negara-negara miskin juga terpaksa menunda pengiriman vaksinasi karena tidak memiliki tempat penyimpanan vaksin yang memadai.
UNICEF belum memberi keterangan lanjutan soal berapa jumlah dosis vaksin secara keseluruhan yang sudah ditolak negara-negara miskin.
Selain penolakan pengiriman vaksin, banyak juga vaksin yang tidak digunakan tapi masih disimpan di negara-negara tersebut.
Data dari UNICEF soal pasokan dan pengiriman vaksin menunjukkan 681 juta dosis saat ini tidak digunakan di 90 negara miskin, seperti yang dicatat lembaga CARE.
Menurut CARE, lebih dari 30 negara yang miskin, termasuk yang memiliki penduduk besar seperti Republik Demokratik Kongo dan Nigeria, hanya menggunakan kurang dari setengah vaksin yang mereka terima.
Baca Juga: Yunani Berlakukan Denda pada Lansia yang Menolak Vaksin Covid-19
COVAX, program global yang dikoordinir oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejauh ini sudah mengirimkan 989 juta dosis vaksin ke 144 negara, menurut GAVI, aliansi vaksin yang juga menjalankan program tersebut.
Pasokan dari negara maju juga tidak digunakan
Pasokan vaksin yang sudah mulai tersedia sejak bulan Desember 2020 awalnya dikuasai oleh negara-negara maju, sehingga pengiriman ke negara-negara miskin sangat terbatas.
Namun dalam tiga bulan terakhir, pengiriman meningkat lewat donasi dari negara-negara kaya setelah mayoritas penduduknya sudah divaksinasi.
Di bulan Januari 2022, 67 persen penduduk negara-negara kaya sudah mendapatkan vaksinasi penuh, sementara di negara-negara miskin angkanya baru sekitar delapan persen menurut data WHO.
Meningkatnya ketersediaan vaksin membuat banyak negara miskin juga tidak siap untuk menerimanya.
"Ada beberapa negara yang menolak vaksin sekarang samEtleva."
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Tak Sudi Disanksi Kasus Rantis Lindas Ojol, Kompol Cosmas dan Bripka Rohmad Kompak Banding
-
Tragis! Detik-detik Menkeu Nepal Ditelanjangi, Dipukuli, Dikejar Pendemo Sampai Masuk Sungai
-
Klaim Transjabodetabek Berhasil Urai Macet, Pramono: Kecuali di TB Simatupang
-
Prabowo Dinilai Kian Objektif Pilih Menteri, Efek Kritik Publik dan Gejolak Demo
-
Maling Nekat Gondol Alat Pemantau Gunung Kelud Senilai Rp1,5 Miliar, Papan Peringatan Tak Mempan
-
Nadiem Makarim di Mata Mahfud MD: Bersih Tapi Tak Paham Birokrasi, Rektor Se-Indonesia Sampai Curhat
-
5 Tahun Tinggal di Kompleks Ferdy Sambo, WNA Jerman Spill Adab Pejabat Indonesia
-
Situasi Terkini Nepal: Militer Ambil Alih Kekuasaan, Bandara Ditutup, Demo Rusuh Tewaskan 20 Orang
-
Ini Klarifikasi Anak Menkeu Baru Usai Sebut Sri Mulyani 'Agen CIA', Kini Singgung Ternak Mulyono
-
Sapu Bersih Kabinet Jokowi? Presiden Prabowo Diprediksi Gergaji Menteri Titipan Oktober Ini