Suara.com - UNICEF, salah satu badan PBB, melaporkan negara-negara miskin menolak lebih dari 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang didistribusikan lewat program COVAX karena masa berlakunya yang hampir habis.
Ini menunjukkan meski pasokan vaksin lewat program COVAX sudah melebihi 1 miliar dosis dan distribusikan ke 150 negara, tapi masih ada kendala dalam upaya melakukan vaksinasi penduduk di dunia.
"Lebih dari 100 juta dosis mendapat penolakan bulan Desember lalu," kata Etleva Kadilli dari UNICEF kepada para anggota parlemen Eropa."
Menurutnya alasan utama penolakan vaksinasi adalah masa berlaku atau kedaluwarsa yang hampir habis.
Ditambahkan oleh Etleva, negara-negara miskin juga terpaksa menunda pengiriman vaksinasi karena tidak memiliki tempat penyimpanan vaksin yang memadai.
UNICEF belum memberi keterangan lanjutan soal berapa jumlah dosis vaksin secara keseluruhan yang sudah ditolak negara-negara miskin.
Selain penolakan pengiriman vaksin, banyak juga vaksin yang tidak digunakan tapi masih disimpan di negara-negara tersebut.
Data dari UNICEF soal pasokan dan pengiriman vaksin menunjukkan 681 juta dosis saat ini tidak digunakan di 90 negara miskin, seperti yang dicatat lembaga CARE.
Menurut CARE, lebih dari 30 negara yang miskin, termasuk yang memiliki penduduk besar seperti Republik Demokratik Kongo dan Nigeria, hanya menggunakan kurang dari setengah vaksin yang mereka terima.
Baca Juga: Yunani Berlakukan Denda pada Lansia yang Menolak Vaksin Covid-19
COVAX, program global yang dikoordinir oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejauh ini sudah mengirimkan 989 juta dosis vaksin ke 144 negara, menurut GAVI, aliansi vaksin yang juga menjalankan program tersebut.
Pasokan dari negara maju juga tidak digunakan
Pasokan vaksin yang sudah mulai tersedia sejak bulan Desember 2020 awalnya dikuasai oleh negara-negara maju, sehingga pengiriman ke negara-negara miskin sangat terbatas.
Namun dalam tiga bulan terakhir, pengiriman meningkat lewat donasi dari negara-negara kaya setelah mayoritas penduduknya sudah divaksinasi.
Di bulan Januari 2022, 67 persen penduduk negara-negara kaya sudah mendapatkan vaksinasi penuh, sementara di negara-negara miskin angkanya baru sekitar delapan persen menurut data WHO.
Meningkatnya ketersediaan vaksin membuat banyak negara miskin juga tidak siap untuk menerimanya.
"Ada beberapa negara yang menolak vaksin sekarang samEtleva."
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
-
Sebut Indikasi Kecelakaan Kalideres Murni Musibah, Kadispenad Pastikan Pemeriksaan Tetap Dilakukan
-
Update Gempa M 7,6: Nyaris Seribu Gempa Susulan Guncang Maluku Utara
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
AS-Israel Gempur Wilayah Iran: 15 Orang Tewas, Pasukan IRGC Gugur dan Pilot F-15E Dicari
-
Spesifikasi Pesawat A-10 Thunderbolt II 'Warthog' Milik AS, Hancur Ditembak Iran
-
Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas di Desa Sekumur Kembali Menyala
-
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan
-
Di momen Ramadhan, Jusuf Kalla mengadakan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak
-
Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi