Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Rocky Gerung menilai rencana pemindahan ibu kota tersebut merupakan ambisi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Rocky menilai sebenarnya ambisi tersebut tidak didukung semangat dari para menteri di kabinet.
"Jadi saya bisa baca bahwa enggak ada sebetulnya optimisme di kalangan kabinet tentang pemindahan ibu kota," kata Rocky, dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Selasa (18/1/2022).
Rocky menyebut dan memberikan contoh salah satu menteri Jokowi yang kurang berkenan soal pemindahan ibu kota baru.
Salah satu menteri tersebut ialah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Menurut Rocky, Sri Mulyani akan kesulitan mencari pemasukan negara.
Kemudian, ada pula menteri yang memiliki bisnis di Jakarta dan kesulitan lantaran harus berdinas di Kalimantan Timur.
"Pasti Sri Mulyani senyum-senyum mesem, 'aduh bagaimana gue cari duit nih'. Kemudian menteri kabinet yang punya bisnis di Jakarta juga mulai memikirkan 'aduh presiden gue nih, mestinya kita tolak saja nih'. Jadi saya boleh bikin kalkulasi cepat-cepat, di dalam semester ini tuh ibu kota akan jadi headline yang semua orang merasa itu tidak pantas," ungkap Rocky Gerung.
Baca Juga: Soal Status Jakarta Tak Lagi jadi Ibu Kota Negara, DPR Ingin Bentuk Undang-Undang Baru
Menurutnya, akan dibutuhkan banyak anggaran dalam pemindahan ibu kota.
"Ketidakpantasan itu tentunya bakal menjadi cekcok politik nanti karena ini langsung trade-off. Anggaran itu kan enggak mungkin dipetik dari daun pohon, jadi begitu ada anggaran masif yang digelontorkan ke ibu kota, pasti sektor lain bakal kekeringan anggaran," imbuhnya.
Lebih lanjut, Rocky menilai kebijakan pemindahan ibu kota ini sebagai hal yang konyol.
Jokowi dinilai menghamburkan anggaran hanya untuk membangun ibu kota baru.
"Sekali lagi ini kebijakan yang agak konyol, di tengah pandemi, dalam upaya kita dalam mempersiapkan ketegangan di Asia Pasifik di China Selatan, kita justru buang-buang (anggaran) untuk bangun ibu kota sebagai monumen yang dimaksudkan hanya sebagai pencitraan saja," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Pastikan Anggaran Ibu Kota Baru RI akan Tetap Sejalan dengan Konsolidasi Fiskal
-
Fadli Zon Tak Setuju dengan Nama IKN Baru: Usul Saya Nama Ibu Kota Langsung Saja Jokowi
-
Soal Status Jakarta Tak Lagi jadi Ibu Kota Negara, DPR Ingin Bentuk Undang-Undang Baru
-
Kasus Omicron Melonjak, Jokowi: Mereka yang Bisa Bekerja WFH, Lakukanlah dari Rumah
-
Jadwal ASN Pindah ke Ibu Kota Negara Baru Nusantara di Kalimantan Timur
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional