Suara.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menanggapi positif catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI terkait dengan angka kekerasan oleh aparat keamanan kepada masyarakat sipil.
"Tentu apa pun masukan, apa pun hasil survei itu, Polri akan terima," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Komnas HAM RI membentuk Tim Pemantauan Kekerasan Negara dan Masyarakat Sipil. Tim ini dibentuk khusus untuk mendata bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara, terutama polisi.
Lembaga tersebut memfokuskan pada lima isu utama terkait dengan kekerasan terhadap masyarakat sipil dalam kurun waktu 2020 hingga 2021.
Selain Polri, Komnas HAM RI juga menyoroti atau mendata kekerasan oleh TNI, lembaga pemasyarakat, dan Satpol PP.
Lebih spesifik, pada tahun 2020 Komnas HAM mencatat 72 kekerasan oleh anggota Polri dan pada tahun 2021 tercatat 55 kasus, sedangkan kekerasan oleh anggota TNI terdapat 10 kasus pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 tercatat 11 kasus.
Selanjutnya, Komnas HAM juga mencatat kekerasan oleh petugas lembaga pemasyarakatan sebanyak dua kasus pada tahun 2020 dan satu kasus kekerasan pada tahun 2021.
Terakhir, kekerasan terhadap warga sipil juga dilakukan oleh anggota Satpol PP, yakni dua kasus pada tahun 2020 dan satu kasus pada tahun 2021.
Sementara itu, berdasarkan data penanganan kasus di Bidang Pemantauan dan Penyelidikan pada tahun 2020–2021 tercatat 480 kasus atau 41,3 persen dari total 1.182 kasus yang ditangani terkait dengan pelaksanaan kerja-kerja anggota Polri.
Baca Juga: Kemenko Polhukam Janji Bareng Komnas HAM Usut Kasus HAM Berat hingga Kekerasan Aparat
Terkait catatan ini, Ramadhan mengatakan bahwa hal itu menjadi bahan evaluasi Polri untuk selalu melakukan pembenahan sehingga menjadi institusi yang dicintai oleh masyarakat.
"Sekali lagi itu merupakan bahan evaluasi untuk selalu melakukan pembenahan. Selalu melakukan evaluasi agar ke depannya Polri bekerja lebih baik lagi. Kami positive thinking terhadap masukam tersebut," kata Ramadhan. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Operasi Damai Cartenz, TNI-Polri Beri Pelatihan Bertani Hingga Belajar Mengajar di Papua
-
Polisi Pelajari Video Viral Gus Arya Soal 'Allah Dimana'
-
Seorang Napi Tewas Bunuh Diri di Lapas Lubuk Basung Agam, Keluarga Curiga dan Lapor Komnas HAM
-
Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Mulai Bekerja di Satgas Pencegahan Korupsi Polri, Ini Sasarannya
-
Bareskrim Polri Musnahkan Ratusan Kilogram Narkoba Berbagai Jenis
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?