Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung turut berkomentar seputar isu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Lewat channel Youtubenya, Rocky berbincang mengenai pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara dengan jurnalis senior, Hersubeno Arief.
Pembahasan diawali dengan konteks pemilihan nama 'Nusantara' yang menurut Rocky kacau dan jauh dari arti sebenarnya.
"Ya kita mulai dari soal pemilihan istilah yang udah kacau, pemilihan nama itu. Kan dia nyaru dengan kenusantaraan kita itu. Nanti kan bingung juga gitu, oh nanti Presidennya, Presiden Nusantaranya nanti siapa ya?," ucap Rocky dikutip dari video yang tayang di channel YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (19/1/2022).
Rocky juga menjawab kekhawatiran Hersubeno yang berkaca kepada Myanmar. Di mana Myanmar merelokasi ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw pada 7 November 2005 silam.
Namun kini kondisi Naypyidaw memperihatinkan seperti 'Kota Hantu'. Menurut Rocky, apa yang terjadi di Myanmar bisa terjadi di Indonesia. Apalagi pembangunan IKN menggunakan anggaran pinjaman.
"Memang (berpotensi jadi kota hantu IKN baru), Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI) kan bilang utang. Orang bukan sekedar mengkhawatirkan, orang melihat prosedur kita membayar utang nanti dibebankan kepada presiden," sahut Rocky.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa resmi mengumumkan bahwa Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Hal ini dilakukan setelah mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Respons Ahok Dikabarkan Dipilih Jokowi Pimpin Ibu Kota Baru, Ngaku Tidak Tahu
"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Suharso di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/1/2022). Alasannya kata Suharso, nama Nusantara telah dikenal sejak dahulu dan cukup dikenal di mata internasional.
Berita Terkait
-
Ibu Kota Nusantara Dipastikan Akan Dilengkapi Dengan Jaringan Komunikasi Internet 5G
-
Ahok Tak Tahu soal Penunjukannya Sebagai Pemimpin Nusantara oleh Jokowi
-
Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Disebut karena Ada 'Bisikan Setan'
-
Respons Ahok Dikabarkan Dipilih Jokowi Pimpin Ibu Kota Baru, Ngaku Tidak Tahu
-
Titik Banjir Jakarta Meluas, Tri Rismaharini Masuk Bursa Cagub pada Pilkada DKI
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!