Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan telah dipilih untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru, Nusantara. Penunjukan ini disebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Menanggapi hal ini, Ahok sendiri mengaku belum mengetahui soal ditunjuknya dirinya memimpin Nusantara.
"Tidak tahu (telah dipilih memimpin IKN)," ujar Ahok saat dihubungi Suara.com, Kamis (20/1/2022).
Komisaris Utama PT Pertamina ini juga menyebut selama ini tidak ada komunikasi lebih lanjut mengenai kursi pimpinan ibu kota Nusantara.
"Tidak ada (komunikasi soal pimpinan IKN)," katanya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memilih Nusantara sebagai nama ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kini, sejumlah nama digadang-gadangkan bakal jadi calon pemimpin Nusantara.
Salah satu nama yang mencuat adalah Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Nama tersebut tentu langsung menjadi perbincangan masyakarakat.
Apalagi, Jokowi sendiri sudah mengonfirmasi jika Ahok masuk ke dalam kandidat pemimpin ibu kota negara di Kalimantan Timur. Walau begitu, tetap dibutuhkan payung hukum untuk menunjuk Ahok sebagai pemimpin Nusantara.
Nantinya, Presiden Jokowi akan menandatangani Perpres mengenai otoritas ibu kota negara yang sudah berisi penunjukkan pemimpin Nusantara. Hal ini diungkapkannya pada tahun 2020 lalu.
Baca Juga: IKN Dinilai Bisa Jadi Ancaman Kedaulatan Negara, Menhan Disentil: Prabowo, Please Lihat!
"Jadi untuk namanya otoritas ibu kota negara ini memang kita segera tanda tangan Perpres di mana nanti di situ ada CEO-nya," kata Jokowi pada 2 Maret 2020 lalu.
Sebagai informasi, ibu kota negara tidak akan dipimpin oleh gubernur seperti sejumlah provinsi di Indonesia. Nusantara sendiri akan dipimpin oleh sebuah badan otorita yang dikepalai seorang kepala otorita, di mana posisinya setara menteri.
Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa setelah melakukan rapat Panja RUU IKN di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).
"Pihak yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus itu namanya otorita yang dipimpin oleh Kepala Otorita," jelas Saan Mustofa seperti dikutip Terkini.id -- jaringan Suara.com, Selasa (18/1/2022).
Selain nama Ahok, sejumlah nama tokoh juga masuk dalam daftar kandidat Presiden Jokowi. Mereka diantaranya adalah Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro dan Mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.
Lalu ada juga nama Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Berita Terkait
-
Ahok Kaget Ketika Mendengar Akan Ditunjuk Jokowi untuk Memimpin Nusantara
-
Pengacara Anak Ahok Sebut Ayu Thalia Telah Ditetapkan Jadi Tersangka
-
Banyak Pasangan Terancam LDR, PKS Khawatir Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru jadi Layangan Putus
-
IKN Dinilai Bisa Jadi Ancaman Kedaulatan Negara, Menhan Disentil: Prabowo, Please Lihat!
-
Soal Ibu Kota Negara Baru, Prabowo Disebut Seperti Macan yang Jadi Meong
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Baru Bertemu Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Perang AS Pete Hegseth Dihantam Isu Diskriminasi
-
Blokade Selat Hormuz Oleh Amerika Serikat Picu Protes China, Dinilai Memperburuk Krisis Timur Tengah
-
Italia Tangguhkan Perjanjian Pertahanan dengan Israel, Ini Penyebabnya
-
BPKP Bongkar Borok Proyek Chromebook: Negara Rugi Rp2,1 Triliun, Ini Rinciannya
-
36 Jam Blokade AS, Laksamana CENTCOM Yakin Ekonomi Iran Mulai Lumpuh Perlahan
-
Pramono Tegur Keras Kasus Foto AI PPSU Kalisari: Jangan Lagi Kerja Asal Senangkan Atasan
-
SBY Soroti Risiko Ekonomi Dunia, Ekonom UMBY Ungkap Pertanda Sudah Muncul di Indonesia
-
Pusat Komando Militer: Tidak Ada Kapal yang Berhasil Melewati Blokade AS ke Pelabuhan Iran
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman