Suara.com - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS turut angkat bicara mengenai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menilai pelaporan Dosen UNJ Ubedilah Badrun ke KPK sebagai bentuk aksi politik.
Mealnsir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Fernando mengatakan, sudah saatnya PDIP turun tangan terhadap pelaporan yang melibatkan kadernya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
"Memang tidak bisa dimungkiri apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai Ubedilah tentang pelaporan Gibran dan Kaesang sangat bernuansa politik," kata Fernando, Rabu (19/1).
Fernando mengatakan, Hasto tentu sudah mempelajari rekam jejak Ubedilah yang terlihat berpihak pada kepentingan politik.
"PDIP sebagai tempat Gibran bernaung sangat tepat melakukan advokasi terhadap Gibran dan Kaesang mengenai laporan Ubedilah ke KPK," katanya.
Fernando menyarankan, sebaiknya PDIP membentuk tim investigasi untuk menelusuri apakah ada keterlibatan kelompok politik tertentu yang memanfaatkan Ubedilah atau tidak.
Pasalnya, pengamat ini menilai PDIP juga sebenarnya berkepentingan terhadap Gibran yang disiapkan untuk memimpin DKI Jakarta melalui Pilkada 2024.
"Tentunya PDIP mengharapkan persoalan yang dihadapi oleh Gibran dan Kaesang tuntas agar tidak membuat penilaian yang negatif terhadapnya," katanya.
Sebelumnya, Hasto mengapresiasi bantahan dari Gibran terhadap segala tuduhan yang kini tertuju kepadanya. Dia berharap bantahan itu bisa meredam upaya yang menggunakan hukum sebagai alat kendaraan politik dengan motif-motif tertentu.
Baca Juga: Indikator Ekonomi Terus Tunjukkan Perbaikan, Jokowi: Hati-hati, Masih Ada Varian Omicron
Selain itu, beberapa kader PDIP juga melakukan advokasi karena menduga unsur politik di bawahnya cukup kuat.
Berita Terkait
-
Minta Kader Tetap Solid Jelang Pemilu 2024, Puan Maharani: Jangan Jeruk Makan Jeruk
-
Jokowi Klaim 301 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Disuntikkan ke Masyarakat
-
Indikator Ekonomi Terus Tunjukkan Perbaikan, Jokowi: Hati-hati, Masih Ada Varian Omicron
-
Susi Pudjiastuti Komentari Momen Arteria Dahlan Protes Tak Dipanggil 'Yang Terhormat'
-
CEK FAKTA: Presiden Jokowi Terjebak di Gorong-gorong Gegara Kejar Biawak, Benarkah?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO