Suara.com - Mantan Komisioner Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017 Natalius Pigai berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih putra Dayak untuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Pigai mengatakan, pemilihan tokoh Dayak untuk mematahkan stigma tentang 'Nusantara' sebagai jurang pemisah segregatif dan disintergratif.
"Cornelis & Teras Narang, PDIP, Gubernur 2 Periode, Putra Asli Dayak, berkualitas jika tdk ditunjuk sebagai Kepala IKN maka mulai terbukti apa yg Saya katakan (kalau) Kata 'Nusantara' itu pagar pemisah, segregatif, disintegratif," kicau Pigai menggunakan akun Twitter @NataliusPigai2 pada Sabtu (22/1/2022).
Cornelis adalah mantan Gubernur Kalimantan yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), sedangkan Teras Narang merupakan mantan Gubernur Kalimantan Tengah, namun sekarang duduk sebagai anggota DPD RI Kalimantan Tengah (Kalteng).
Ia juga mengutip kalimat salam budaya suku Dayak Kanayan, yakni adil ka talino, bacuramin ka saruga, basengat ka jubata yang berarti adil kepada sesama manusia, bercermin ke surga, napas hidup itu berasal dari Tuhan.
Sebelumnya, Mantan Komisioner Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu memberi komentar menohok terkait pemberian nama 'Nusantara' untuk Ibu Kota Negara (IKN) yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Ia menilai pemilihan kata 'Nusantara' yang merupakan nama baru IKN menuai masalah pada apa yang terjadi di tanah kelahirannya di Papua. Menurutnya, nama itu menjadi alasan bahwa banyak orang terbunuh di sana.
Sebab, kata dia, nama Nusantara seringkali menyebabkan pertikaian hingga berujung terbunuhnya banyak orang di sana. Pigai juga merujuk pada artikel yang ia tulis pada 2020 dengan judul yang sama yakni 'Nusantara'.
"2020 saya sudah nulis artikel ilmiah soal 'NUSANTARA'. Di Papua banyak org dibunuh, mati akibat kata 'NUSANTARA'," tulis Pigai dikutip dari akun Twitter pribadinya @NataliusPigai2, Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Baca Juga: Heboh Edy Mulyadi Hina Prabowo dan Kalimantan, Ruhut Sitompul: Harus Segera Diborgol!
Berita Terkait
-
Pengamat Nilai Pernyataan Arteria Dahlan Soal Bahasa Sunda Bisa Bikin Suara PDIP di Jabar Anjlok
-
Natalius Pigai Usul Dua Tokoh Kalimantan untuk Jadi Pemimpin IKN: Putra Asli Dayak, Berkualitas!
-
Meski Arteria Dahlan Sudah Minta Maaf, PDIP Terancam Diboikot di Cianjur saat Pemilu
-
Tanggapi Soal Pelat Mobil Arteria Dahlan, Novel Bamukmin: Harus Diusut Tuntas!
-
Heboh Edy Mulyadi Hina Prabowo dan Kalimantan, Ruhut Sitompul: Harus Segera Diborgol!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional