Suara.com - Mantan Komisioner Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017 Natalius Pigai berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih putra Dayak untuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Pigai mengatakan, pemilihan tokoh Dayak untuk mematahkan stigma tentang 'Nusantara' sebagai jurang pemisah segregatif dan disintergratif.
"Cornelis & Teras Narang, PDIP, Gubernur 2 Periode, Putra Asli Dayak, berkualitas jika tdk ditunjuk sebagai Kepala IKN maka mulai terbukti apa yg Saya katakan (kalau) Kata 'Nusantara' itu pagar pemisah, segregatif, disintegratif," kicau Pigai menggunakan akun Twitter @NataliusPigai2 pada Sabtu (22/1/2022).
Cornelis adalah mantan Gubernur Kalimantan yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), sedangkan Teras Narang merupakan mantan Gubernur Kalimantan Tengah, namun sekarang duduk sebagai anggota DPD RI Kalimantan Tengah (Kalteng).
Ia juga mengutip kalimat salam budaya suku Dayak Kanayan, yakni adil ka talino, bacuramin ka saruga, basengat ka jubata yang berarti adil kepada sesama manusia, bercermin ke surga, napas hidup itu berasal dari Tuhan.
Sebelumnya, Mantan Komisioner Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu memberi komentar menohok terkait pemberian nama 'Nusantara' untuk Ibu Kota Negara (IKN) yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Ia menilai pemilihan kata 'Nusantara' yang merupakan nama baru IKN menuai masalah pada apa yang terjadi di tanah kelahirannya di Papua. Menurutnya, nama itu menjadi alasan bahwa banyak orang terbunuh di sana.
Sebab, kata dia, nama Nusantara seringkali menyebabkan pertikaian hingga berujung terbunuhnya banyak orang di sana. Pigai juga merujuk pada artikel yang ia tulis pada 2020 dengan judul yang sama yakni 'Nusantara'.
"2020 saya sudah nulis artikel ilmiah soal 'NUSANTARA'. Di Papua banyak org dibunuh, mati akibat kata 'NUSANTARA'," tulis Pigai dikutip dari akun Twitter pribadinya @NataliusPigai2, Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Baca Juga: Heboh Edy Mulyadi Hina Prabowo dan Kalimantan, Ruhut Sitompul: Harus Segera Diborgol!
Berita Terkait
-
Pengamat Nilai Pernyataan Arteria Dahlan Soal Bahasa Sunda Bisa Bikin Suara PDIP di Jabar Anjlok
-
Natalius Pigai Usul Dua Tokoh Kalimantan untuk Jadi Pemimpin IKN: Putra Asli Dayak, Berkualitas!
-
Meski Arteria Dahlan Sudah Minta Maaf, PDIP Terancam Diboikot di Cianjur saat Pemilu
-
Tanggapi Soal Pelat Mobil Arteria Dahlan, Novel Bamukmin: Harus Diusut Tuntas!
-
Heboh Edy Mulyadi Hina Prabowo dan Kalimantan, Ruhut Sitompul: Harus Segera Diborgol!
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional