Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya hilirisasi industri untuk menekan biaya impor sejak enam tahun lalu. Akan tetapi yang terjadi Indonesia malah nyaman berpuluh-puluh tahun untuk melakukan impor.
Itu dicontohkan Jokowi dengan ketersediaan gas elpiji di Indonesia itu dipenuhi dengan cara impor. Untuk impor elpiji saja, pemerintah harus mengeluarkan biaya kisaran Rp 80 triliun dari kebutuhannya Rp 100 triliun. Dari Rp 80 triliun itu pemerintah harus melakukan subsidi antara Rp 60 hingga 70 triliun bagi masyarakat karena memang harga jualnya yang sangat mahal.
"Ini perintah sudah enam tahun yang lalu saya sampaikan, tapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor, ada nyaman dengan impor, memang duduk di zona nyaman paling enak," kata Jokowi dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/1/2022).
Kebiasaan impor itu dikatakan Jokowi tentu saja merugikan. Menurutnya selain negara merasakan rugi karena impor tidak bisa memperbaiki neraca perdagangan. Selain itu gegara impor juga membuat lapangan pekerjaan masyarakat menjadi tidak terbuka.
Padahal kalau misalkan bisa melakukan hilirisasi untuk alternatif elpiji, bisa membuka 12 ribu lapangan pekerjaan. Belum lagi kalau ditambah dengan adanya investasi, maka lapangan pekerjaan bisa semakin bertambah banyak.
"Kalau ada 5 investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan yang akan tercipta, itu yang langsung, loh, yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat," tuturnya.
Karena itu Jokowi bersyukur ground breaking untuk proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil meter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan bisa dimulai. DME merupakan bahan bakar dari hasil olahan batu bara sebagai alternatif elpiji.
Jokowi mengungkapkan, apabila penggunaan elpiji bisa beralih ke DME, maka biaya untuk impor sekitar Rp 60-70 triliun bisa ikut dikurangi. Ia mengingatkan pembangunan proyek harus selesai pada waktu yang sudah ditentukan.
Hal tersebut dipintanya supaya bisa membangun proyek di daerah lainnya.
"Jangan ada mundur-mundur lagi dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain karena ini hanya bisa mensuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan kepala keluarga."
Berita Terkait
-
Geram! Importasi LPG RI Tinggi Bisa Habiskan Dana Rp 80 Triliun, Jokowi: Apa Kita Mau Impor Terus-terusan?
-
Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, Politisi PDIP Effendi Simbolon Singgung Soal Kedekatan dengan Jokowi
-
Jokowi Kunker ke Sumsel, "Groundbreaking" Hilirisasi Batu Bara dan Kunjungi Pagar Alam
-
Ikut Disebut Sebagai Calon Kepala Otorita IKN, Tri Rismaharini Tak Tahu Apapun
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal