Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya hilirisasi industri untuk menekan biaya impor sejak enam tahun lalu. Akan tetapi yang terjadi Indonesia malah nyaman berpuluh-puluh tahun untuk melakukan impor.
Itu dicontohkan Jokowi dengan ketersediaan gas elpiji di Indonesia itu dipenuhi dengan cara impor. Untuk impor elpiji saja, pemerintah harus mengeluarkan biaya kisaran Rp 80 triliun dari kebutuhannya Rp 100 triliun. Dari Rp 80 triliun itu pemerintah harus melakukan subsidi antara Rp 60 hingga 70 triliun bagi masyarakat karena memang harga jualnya yang sangat mahal.
"Ini perintah sudah enam tahun yang lalu saya sampaikan, tapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor, ada nyaman dengan impor, memang duduk di zona nyaman paling enak," kata Jokowi dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/1/2022).
Kebiasaan impor itu dikatakan Jokowi tentu saja merugikan. Menurutnya selain negara merasakan rugi karena impor tidak bisa memperbaiki neraca perdagangan. Selain itu gegara impor juga membuat lapangan pekerjaan masyarakat menjadi tidak terbuka.
Padahal kalau misalkan bisa melakukan hilirisasi untuk alternatif elpiji, bisa membuka 12 ribu lapangan pekerjaan. Belum lagi kalau ditambah dengan adanya investasi, maka lapangan pekerjaan bisa semakin bertambah banyak.
"Kalau ada 5 investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan yang akan tercipta, itu yang langsung, loh, yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat," tuturnya.
Karena itu Jokowi bersyukur ground breaking untuk proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil meter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan bisa dimulai. DME merupakan bahan bakar dari hasil olahan batu bara sebagai alternatif elpiji.
Jokowi mengungkapkan, apabila penggunaan elpiji bisa beralih ke DME, maka biaya untuk impor sekitar Rp 60-70 triliun bisa ikut dikurangi. Ia mengingatkan pembangunan proyek harus selesai pada waktu yang sudah ditentukan.
Hal tersebut dipintanya supaya bisa membangun proyek di daerah lainnya.
"Jangan ada mundur-mundur lagi dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain karena ini hanya bisa mensuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan kepala keluarga."
Berita Terkait
-
Geram! Importasi LPG RI Tinggi Bisa Habiskan Dana Rp 80 Triliun, Jokowi: Apa Kita Mau Impor Terus-terusan?
-
Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, Politisi PDIP Effendi Simbolon Singgung Soal Kedekatan dengan Jokowi
-
Jokowi Kunker ke Sumsel, "Groundbreaking" Hilirisasi Batu Bara dan Kunjungi Pagar Alam
-
Ikut Disebut Sebagai Calon Kepala Otorita IKN, Tri Rismaharini Tak Tahu Apapun
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting