Suara.com - Anggota Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera meminta Komisi Pemilihan Umum dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi penjelasan lebih lanjut ihwal usulan Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari.
Mardani berpandanagan penjelasan atas alasan dan pertimbangan pemilihan tanggal itu menjadi penting untuk edukasi kepada masyarakat. Apalagi diketahui tanggal yang diusulkan KPU sebelumnya, yakni 21 Februari.
"Mungkin untuk edukasi publik, KPU dan pak menteri awalnya kami 21 Februari itu angka yang diumumkan ke publik, sekarang kami tetapkan 14 Februari, akan sangat baik kalau diberikan penjelasan," kata Mardani dalam rapat di Komisi II, Senin (24/1/2022).
Mardani mempertanyakan kenapa kemudian diusulkan tanggal 14 Februari. Sebab pada hari yang sama tanggal pencobolsan itu bisa dikaitkan dengan hari kasih sayang atau Valentine. Hal serupa pula terjadi saat tanggal Pemilu diusulkan pada 21 Februari yang diplesetkan menjadi 212.
"Kenapa angka 14 Februari yang kita ambil? Saya sudah ditanya wartawan apa 21 Februari 212 apa 14 Februari itu ada Valentine, saya bilang pasti ada jawaban yang lebih ilmiah dibanding itu," kata Mardani.
"Dan selagi kami RDP terbuka baik KPU atau pak menteri memberi penjelasan kenapa tanggal 14 Februari 2024 yang kami pilih."
Sepakat Tanggal 14 Februari
Komisi Pemiluhan Umum dan pemerintah bersepakat mengusulkan tanggal 14 Februari sebagi hari pemungutan suara alias pencoblosan Pemilu 2024.
Tanggal 14 Februari biasanya warga merayakan Hari Valentine atau hari kasih sayang. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (24/1/2022).
Baca Juga: Perkataan Edy Mulyadi Soal Kalimantan Dikecam, Politisi PKS: Bagian Mana yang Menghina?
Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, 14 Februari 2024 jatuh pada hari Rabu. Pencoblosan hari Rabu sudah menjadi tradisi pada pemilu-pemilu sebelumnya.
"Hari pemungutan suara direncanakan 14 Februari 2024, hari Rabu. Dari tahun ke tahun selalu Rabu. Tanggal itu juga pernah diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR RI," kata Ilham.
Pihak pemerintah yang dalam rapat diwakilkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga bersepakat dengan usulan pada konsinyering pertama tersebut.
"Untuk tanggal kami kira, dari pemerintah sepakat 14 Februari," ujar Tito.
Tito mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari bisa memberikan ruang atau jeda waktu cukup menuju pilkada serentak November di tahun yang sama.
"Dengan begitu masih ada space waktu antara Februari ke November. Itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya," kata Tito.
Berita Terkait
-
Perkataan Edy Mulyadi Soal Kalimantan Dikecam, Politisi PKS: Bagian Mana yang Menghina?
-
Soal Masalah Edy Mulyadi, Ketua Fraksi PKS: Tak Selalu Caleg Berurusan dengan Partainya!
-
KPU - Pemerintah Usulkan Pencoblosan Pemilu 2024 saat Hari Valentine, 14 Februari
-
Kasus Korupsi Masih Sering Terjadi, Ini Penyebab Utamanya Menurut Mendagri
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
Terkini
-
Huntara untuk Korban Bencana di Aceh 100 Persen Rampung
-
Komisi III DPR RI: Reformasi Polri dan Kejaksaan Tak Cukup Regulasi, Butuh Perubahan Kultur
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
SPI Ungkap 216 Kasus Konflik Agraria di 2025, Sumatera Jadi Wilayah Paling 'Panas'
-
BMKG Respons Viralnya Narasi Negatif Tentang Modifikasi Cuaca
-
Guru Besar UGM: Gabung Dewan Perdamaian Trump dan Bayar Rp16,7 T Adalah Blunder Fatal
-
Murka PDIP di Kasus Hogi Minaya Bikin Kapolres Sleman Minta Maaf Akui Salah Terapkan Pasal
-
Banjir Jakarta Meluas: 35 RT dan 10 Ruas Jalan Tergenang, Jaktim Terparah
-
Usut Penghitungan Kerugian Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Gus Alex Lagi
-
Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan, Kadis SDA: Bisa Tekan Risiko Banjir 40 Persen