Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Fraksi Demokrat Santoso tidak setuju dengan adanya usulan bahwa koruptor tidak perlu divaksin Covid-19, sebagaimana yang disampaikan koleganya di Komisi III, Supriansa.
Ia mengatakan hal itu bisa membahayakan, bukan saja untuk pelaku, namun juga orang lain.
Pasalnya, tanpa vaksinasi, dikhatirkan penularan Covid-19 akan lebih rawan terjadi. Terutama di rutan maupun lapas-lapas tempat para koruptor menjalani hukuman.
"Menurut saya kurang tepat karena vaksin bisa melindungi diri yang bersangkutan juga melindungi orang lain supaya tidak tertular," kata Sansoto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).
Pandangan serupa juga disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman.
Ia mengatakan usulan tidak divaksin itu bisa berdampak kepada orang lain.
"Nanti berdampak sama orang lain. Sesuai hukum saja," ujar Habiburokhman.
Sebelumnya Anggota Komisi III Fraksi Partai Golkar Supriansa mengusulkan agar Komisi Pemberantas Korupsi tidak perlu melakukan vaksinasi terhadap koruptor. Hal itu ia sampaikan di hadapan Ketua KPK Firli Bahuri.
Awalnya dalam rapat kerja antara Komisi III dan KPK, Supriansa menyoroti minimnya hukuman mati yang diputuskan pengadilan untuk para koruptor.
Baca Juga: Toyota Putuskan Memperpanjang Pembatasan Aktivitas Produksi, Dampak Lonjakan COVID-19
"Akhir-akhir ini jarang-jarang memang putusan yang lahir di pengadilan yang inkrah itu hukuman mati bagi para koruptor. Jarang- jarang," ujar Supriansa, Rabu (26/1/2022).
Karena itu, menurutnya pantas apabila para pelaku korupsi kemudian tidak mendapatkan dosis vaksin. Ia meminta para koruptor dibiarkan saja, tanpa vaksin.
"Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa kalau memang ada koruptor yang ada sekarang ini jangan terlalu diapa namanya pak ketua divaksin dan lain sebagainya. Biarkan saja mati tanpa divaksin," kata Supriansa.
Berita Terkait
-
Seorang Anak di Deli Serdang Meninggal Usai Divaksin, Dinkes Beri Penjelasan
-
Ada Tiga Alasan Jakarta Dipilih Gelar Agenda G20 Meski Kasus Covid-19 Melonjak
-
Toyota Putuskan Memperpanjang Pembatasan Aktivitas Produksi, Dampak Lonjakan COVID-19
-
Waspada Varian Omicron, Pokja FKKMK UGM Berharap Balita Bisa Segera Divaksin Covid-19
-
Wagub DKI Sebut 67 Siswa Positif Covid-19, 43 Sekolah Sudah Ditutup Sementara
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Penembakan Pemuda Palestina di Deir Jarir Ungkap Eskalasi Brutalitas Pemukim Ilegal Israel
-
Konflik Selat Hormuz, Kenapa Strategi Pembersihan Ranjau Laut AS Ditolak Mentah-Mentah Militer Iran?
-
Ancaman Rudal Manpads China Persulit Posisi Amerika Saat Gencatan Senjata dengan Iran
-
Update Data Korban Perang Lebanon, 2020 Orang Tewas Menyusul Serangan Israel di Wilayah Selatan
-
Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta