Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak perlu didikte untuk menentukan kepala otorita. Termasuk menyoal Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digadang-gadang menjadi salah satu kandidat.
Baidowi menegaskan pemilihan kepala otorita merupkan hak prerogatif presiden, sebagaimana dalam menentukan menteri di kabinet.
"Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita. Karena kepala otorita itu meskipun sifatnya pemerintah daerah khusus, itu setingkat kementerian terkait pengalokasian anggaran. Artinya orang yang ditunjuk presiden langsung," tutu Baidowi kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).
Sementara itu terkait Ahok, Baidowi menilai masih banyak figur dan tokoh lain yang juga layak menjadi kandidat calon pemimpin di ibu kota negara (IKN).
"Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira. Biarlah presiden diberikan keleluasaan tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," tandasnya.
PDIP Jagokan Ahok, PKB Pasrah Saja
Sejumlah nama dimunculkan di tengah perbincangan mengenai siapa calon kepala otorita ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur.
Tapi bagi pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa siapapun calonnya yang penting bisa bekerja dengan maksimal.
"Pekerjaan IKN yang sangat berat dan mendesak sehingga perlu diangkat kepala IKN yang memiliki kemampuan dan kegigihan, 24 jam kerja. Tahun 2024 berkejaran dengan waktu," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Jumat (28/1/2022).
Baca Juga: PDIP Jagokan Ahok Jadi Kepala IKN, PKB Pasrah Saja Pada Keputusan Jokowi
PKB tidak akan mengikuti jejak PDI Perjuangan yang mengusulkan sejumlah nama, di antaranya Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kepada Presiden Joko Widodo untuk ditunjuk menjadi kepala otorita.
"Tidak, pasrah saja," kata Jazilul.
Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Ahok, di antara nama-nama yang dianggap memenuhi kriteria sebagai kepala otorita.
"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi hanya saja PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," kata Hasto, Kamis (27/1/2022).
Untuk memimpin ibu kota negara Nusantara dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan pemahaman terhadap tata kota, kata Hasto.
Sosok tersebut juga mesti bisa memadukan antara gambaran smart city dan aspek kultural.
Berita Terkait
-
Jokowi Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan, PDIP: Kami Sangat Setuju
-
PDIP Jagokan Ahok Jadi Kepala IKN, PKB Pasrah Saja Pada Keputusan Jokowi
-
Aliansi Borneo Minta Jokowi Tunjuk Putra Daerah jadi Kepala Otorita IKN
-
PKB Pasrah Terkait Putusan Jokowi Soal Kepala Otorita IKN: Yang Penting Gigih Bekerja 24 Jam
-
Sosok Ini Masuk Bursa Calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Pentolan PA 212: Produk Gagal, Hanya Bikin Gaduh!
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak
-
BNPB Klaim Tragedi Ambruknya Ponpes Al Khoziny sebagai Bencana dengan Korban Terbanyak 2025
-
Jerat Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka, Polri Usut Dugaan Pencucian Uang Kasus Korupsi PLTU 1 Kalbar
-
Hakim MK Soroti Gugatan UU Pers: Digugat Iwakum, Dijawab Mantan Jurnalis di Pemerintahan
-
Profil Halim Kalla Tersangka Korupsi PLTU: Adik Jusuf Kalla, Pionir Bioskop Digital-Mobil Listrik
-
Halim Kalla Adik JK Tersangka Proyek 'Hantu' PLTU Mempawah, Modus Licik Atur Lelang Terbongkar
-
Bukan Pesanan Istana! Menteri Hukum Sebut Islah PPP Murni Inisiatif Internal
-
Khawatir Ganti KTP Dua Kali, Warga Tunda Pindah Domisili Imbas Pemekaran Kelurahan Kapuk