Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengadakan rapat koordinasi menyikapi beberapa peristiwa yang terjadi di Papua dan Maluku yang terjadi beberapa hari terakhir.
Salah satu pembahasannya mengenai bentrokan di tempat hiburan Double O Kota Sorong yang disimpulkan bukan disebabkan adanya isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
Mahfud menegaskan, kejadian itu murni akibat adanya konflik antarpengunjung tempat hiburan. Konflik itu lantas memanas hingga timbul perkelahian hingga membakar tempat hiburan Double O Kota Sorong.
"Mohon jangan dikembang-kembangkan, tidak ada motif SARA. Di Papua Barat itu adalah kasus tempat hiburan orang konflik mencari hiburan di sana lalu ada perkelahian ada rumah dibakar, tempat hiburan dibakar, lalu 17 orang meninggal," kata Mahfud dalam video yang ditayangkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Jumat (28/1/2022).
"Mohon jangan dikembang-kembangkan, tidak ada motif SARA," sambungnya.
Selain kejadian bentrok di Double O Kota Sorong, dalam rapat koordinasi tersebut, Mahfud juga membahas soal kerusuhan di Pulau Haruku, Maluku.
Peristiwa itu juga dikatakan Mahfud bukan karena SARA, melainkan konfik tanah yang ditimbulkan antarpenduduk desa.
Kemudian terkait penyerangan pos pengamanan oleh TPNPB-OPM hingga menyebabkan tiga prajurit TNI tewas, Mahfud menjelaskan, kalau hal tersebut dikarenakan dampak dari adanya perubahan dalam proses pendekatan aparat di Papua.
"Sekarang TNI itu bersifat defensif tidak ofensif," ucapnya.
Baca Juga: Kapolri Harapkan Peran Desa Adat Agar Kasus Bentrokan Seperti di Maluku Tengah Tak Terjadi di Bali
Menurut Mahfud, kecil kemungkinan masyarakat akan ikut menjadi korban pada penyerangan yang dilakukan TPNPB-OPM. Pasalnya, mereka kerap menargetkan para prajurit TNI/Polri yang berjaga di sana.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengungkapkan kalau Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bakal melakukan evaluasi pasca kejadian tersebut.
"Nah, sekarang bagaimana cara intensif dengan pendekatan baru itulah yang menurut pak Panglima tadi akan segera dievaluasi dan disempurnakan."
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar