Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberi gelar sebagai tokoh Persatuan dan Pembangunan DKI Jakarta. Penobatan ini dilakukan dalam acara Hari Kelahiran (Harlah) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-49 yang digelar oleh PPP DKI Jakarta, Minggu (30/1/2022).
Pemberian gelar ini ditandai dengan pengalungan sorban warna hijau berlambang Kakbah kepada Anies di kantor DPW PPP DKI Jakarta, Jakarta Timur. Hadir juga di lokasi Wakil Presiden kesembilan, Hamzah Haz, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Wakil ketua MPR Asrul Sani, dan tokoh PPP lain.
Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Mumtaza Rabbany alias Gus Najmi mengatakan pemberian gelar tersebut dilaksanakan sebagai wujud apresiasi dan dukungan terhadap aktor-aktor politik maupun Kepala Daerah yang dirasa memiliki prestasi dan konstribusi positif bagi masyarakat.
“PPP DKI Jakarta tidak tinggal diam pada upaya untuk mendukung dan menyebarluaskan kebaikan. Salah wujud implementatif dari sikap ini adalah kami akan selalu mendukung orang-orang baik yang selalu berupaya untuk membahagiakan warganya.” kata Najmi di lokasi, Minggu (30/1/2022).
Najmi menyebut prestasi yang ditorehkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa waktu ke belakang menunjukkan kinerja positif dari kepemimpinan Anies. Ia mencontohkan program vaksinasi 100 persersen yang digalakkan Pemprov DKI hingga kepedulian terhadap warga difabel menjadi sorotan utama.
“Sehingga semua pihak dapat menikmati fasilitas publik tanpa terkecuali,” jelas Najmi.
Najmi menambahkan, harapannya agar penganugerahan terhadap aktor politik maupun kepala daerah seperti Anies dapat memotivasi aktor-aktor lain agar giat bekerja lebih keras untuk warga masyarakat di Jakarta.
Ia juga menyinggung soal pejabat yang pernah meminta tunarungu berbicara di hadapan publik. Meski tak menyebut namanya, kejadian ini diketahui dilakukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Yang paling menyentuh untuk saya, di tengah kealpaan seorang pejabat publik yang memaksa seorang tunarungu untuk berbicara, Pemprov DKI Jakarta justru sibuk untuk membangun sarana dan infrastruktur yang ramah bagi warga difabel," pungkasnya.
Baca Juga: Sebut Masih Banyak Salah Maksud dari Bhinneka Tunggal Ika, Anies Sindir Puan?
Berita Terkait
-
Sebut Masih Banyak Salah Maksud dari Bhinneka Tunggal Ika, Anies Sindir Puan?
-
Bertemu Wakil Presiden Kesembilan RI Hamzah Haz di Kantor DPW PPP Jakarta, Anies Baswedan Dieluk-elukan Jadi Presiden
-
Anies Banjir Dukungan Maju Pilpres hingga Dikalungkan Sorban di Kantor PPP, Anak Haji Lulung: Semoga jadi Presiden
-
Tiba di Kantor DPW PPP DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan Disambut Takbir dan Teriakan 'Hidup Anies Presiden'
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu