Suara.com - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka harus dievaluasi karena pandemi Covid-19 tengah melonjak akibat varian Omicron.
Huda mengatakan setiap pemerintah daerah bisa menghentikan PTM dan kembali ke Pembelajaran Jarak Jauh atau sekolah online jika perkembangan pandemi terus memburuk di wilayahnya.
"Saya sepakat jika memang harus ada evaluasi pelaksanaan PTM, kendati demikian yang saya tahu setiap pemerintah daerah telah mempunyai skema pengendalian Covid-19 saat PTM dilakukan," kata Huda dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022).
Pemda khususnya Satgas Covid-19 di daerah juga wajib mengikuti pedoman mitigasi pelaksanaan PTM sesuai Surat Keputusan Bersama 4 Menteri jika ada kasus Covid-19 di sekolah.
"Ssetelah dilakukan contact tracing, penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah, dan setelah dinilai aman maka baru kemudian PTM kembali dilaksanakan," jelasnya.
Dalam SKB 4 Menteri tersebut, lanjut Huda, juga sudah jelas disebutkan bahwa daerah yang bisa melaksanakan PTM hanya daerah yang berstatus PPKM Level 1 dan 2.
"Nah selama PPKM masih di level I dan II maka maka pembelajaran tatap muka tetap bisa dilakukan dengan protocol ksehatan serta skema pengendalian COVID-19 secara ketat," tegasnya.
Menurutnya, PTM tetap harus dilaksanakan baik hybrid maupun 100 persen karena ancaman ketertinggalan pelajaran atau learning loss akibat keterbatasan PJJ sudah sangat memprihatinkan.
"Hilangnya kapasitas anak didik kita benar-benar menjadi keprihatinan kita dan tidak bisa terus-menerus berlangsung, maka kebijakan gas dan rem dalam PTM tetap harus dilakukan sehingga potensi learning loss bisa kita minimalkan," tutup Huda.
Baca Juga: Jokowi Minta PTM di Jakarta Dievaluasi, Gubernur Anies Baswedan: Akan Kita Kaji
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dievaluasi karena banyak warga sekolah yang terpapar Covid-19.
"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," kata Jokowi saat rapat terbatas, Selasa (1/2/2022).
Berita Terkait
-
Harga BBM Terancam Melejit, Komisi V DPR Desak Pemerintah Stop WFH dan Revolusi Transportasi Publik!
-
Hemat Pangkal Kaya? Masihkah Relevan di Era Ini atau Perlu Dievaluasi
-
Soal Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, Ketua Komisi X: Alarm Sosial dan Ujian Komitmen Kebangsaan
-
70 Anak Indonesia Terpapar Komunitas Kekerasan TCC, Komisi X DPR: Tentu Ini Jadi Persoalan Serius
-
Komisi X DPR RI: John Herdman Harus Bawa Arah Baru dan Fondasi Kuat bagi Timnas Indonesia
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Sopir Bajaj Tanah Abang Dipalak, DPRD DKI Dorong Sistem Parkir Cashless
-
Ustaz Solmed Laporkan Lebih dari 10 Akun Medsos atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
-
Satu Keluarga Tewas Akibat Kebakaran, Wali Kota Jakbar: Teralis Besi Menyulitkan Evakuasi
-
Bukan Sekadar Revisi, Pemerintah Sebut Perubahan UU HAM Lebih dari 50 Persen
-
Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Ngaku Tak Tahu Hery Susanto Berkasus Saat Uji Kelayakan
-
Tekan Konsumsi BBM, Pramono Anung Genjot Penggunaan Solar Panel di Jakarta
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung di Surabaya, KPK Temukan Uang Tunai Puluhan Juta
-
Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya
-
Apa Tugas Ombudsman? Ketua Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi
-
Sehari Operasi, Anak Buah Pramono Tangkap 6,98 Ton Ikan Sapu-sapu