Suara.com - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka harus dievaluasi karena pandemi Covid-19 tengah melonjak akibat varian Omicron.
Huda mengatakan setiap pemerintah daerah bisa menghentikan PTM dan kembali ke Pembelajaran Jarak Jauh atau sekolah online jika perkembangan pandemi terus memburuk di wilayahnya.
"Saya sepakat jika memang harus ada evaluasi pelaksanaan PTM, kendati demikian yang saya tahu setiap pemerintah daerah telah mempunyai skema pengendalian Covid-19 saat PTM dilakukan," kata Huda dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022).
Pemda khususnya Satgas Covid-19 di daerah juga wajib mengikuti pedoman mitigasi pelaksanaan PTM sesuai Surat Keputusan Bersama 4 Menteri jika ada kasus Covid-19 di sekolah.
"Ssetelah dilakukan contact tracing, penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah, dan setelah dinilai aman maka baru kemudian PTM kembali dilaksanakan," jelasnya.
Dalam SKB 4 Menteri tersebut, lanjut Huda, juga sudah jelas disebutkan bahwa daerah yang bisa melaksanakan PTM hanya daerah yang berstatus PPKM Level 1 dan 2.
"Nah selama PPKM masih di level I dan II maka maka pembelajaran tatap muka tetap bisa dilakukan dengan protocol ksehatan serta skema pengendalian COVID-19 secara ketat," tegasnya.
Menurutnya, PTM tetap harus dilaksanakan baik hybrid maupun 100 persen karena ancaman ketertinggalan pelajaran atau learning loss akibat keterbatasan PJJ sudah sangat memprihatinkan.
"Hilangnya kapasitas anak didik kita benar-benar menjadi keprihatinan kita dan tidak bisa terus-menerus berlangsung, maka kebijakan gas dan rem dalam PTM tetap harus dilakukan sehingga potensi learning loss bisa kita minimalkan," tutup Huda.
Baca Juga: Jokowi Minta PTM di Jakarta Dievaluasi, Gubernur Anies Baswedan: Akan Kita Kaji
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dievaluasi karena banyak warga sekolah yang terpapar Covid-19.
"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," kata Jokowi saat rapat terbatas, Selasa (1/2/2022).
Berita Terkait
-
Lindungi Ojol, Youtuber hingga Freelancer, Legislator PKB Ini Usul Pembentukan RUU Pekerja GIG
-
Wakil Ketua Komisi X DPR: Kemensos dan Kemendikbud Harus Jelaskan Soeharto Jadi Pahlawan
-
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit Keselamatan Independen
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
-
Riwayat Pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School Disorot, Ini Fakta dan Profil Sekolahnya
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
-
Profil Victor Hartono: Pewaris Djarum, Dicekal Negara Diduga Kasus Pajak
-
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
Terkini
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM
-
Buntut Demo Agustus Ricuh, 21 Aktivis Didakwa Hina Presiden dan Lawan Aparat
-
Demi Yakinkan Pensiunan, KPK Rela Pinjam Uang Tunai Rp300 Miliar untuk Dipamerkan
-
Drama Pohon Tumbang Usai, MRT Jakarta Kembali Normal Jelang Jam Pulang Kantor
-
Divonis 4,5 Tahun Penjara, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi 'Mengadu' ke Prabowo: Mohon Perlindungan