Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan majelis hakim dapat memberikan vonis maksimal sesuai tuntutan tim Jaksa terhadap dua eks pekabat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dandan Ramdani dalam sidang kasus suap pajak.
"KPK berharap Majelis Hakim dapat memutus sebagaimana tuntutan tim Jaksa," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (3/2/2022).
"Karena kita memahami bahwa paradigma penanganan korupsi sebagai kejahatan extra ordinary tidak hanya soal penegakkan hukum demi rasa keadilan," imbuhnya.
Tentunya, kata Ali, bagaimana penegakan hukum tersebut harus disertai pula dengan memberikan efek jera. Sehingga, para pelaku tindak pidana korupsi tidak mengulangi perbuatannya.
"Mampu memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang."
Ali meyakini Jaksa KPK telah memperkuat keterlibatan dugaan suap terdakwa Angin Prayitno dan Dandan Ramdani dari sejumlah bukti yang dihadirkan Jaksa dari seluruh fakta persidangan perkara ini.
"Kami optimis alat bukti yang dihadirkan tim Jaksa dapat memberikan keyakinan majelis hakim. Sehingga perbuatan terdakwa Angin Prayitno A dan kawan-kawan dapat dinyatakan bersalah," imbuhnya.
Sidang Ditunda karena Lockdown
Sidang pembacaan putusan Angin dan Dandan Ramdani dalam sidang kasus suap pajak gagal digelar hari ini. Sidang ditunda karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperlakukan aturan lockdown karena kasus Covid-19.
Baca Juga: PN Jakpus Lockdown, Pembacaan Vonis Dua Eks Pejabat Ditjen Pajak Ditunda Besok
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Fahzal Hendri. mengatakan, jika rencana pembacaan putusan terdakwa Angin dan Dandan dilaksanakan pada Jumat (4/2/2022) besok.
"Jadi untuk sidang kami tunda besok tanggal 4 Februari 2022 jam 14.00 WIB. Itu acara dari putusan majelis hakim," kata Hakim Fahzal dalam ruang sidang di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (3/4/2022).
Hakim Fahzal memberikan alasan penundaan. Karena beberapa hari sebelumnya PN Jakarta Pusat sempat di-lockdown sejak tanggal 28 sampai 31 Januari. Maka itu, kata Hakim Fahzal, untuk musyawarah bersama hakim anggota lainnya belum tuntas untuk memberikan putusan terhadap terdakwa Angin dan Dandan.
"Alasan penundaannya itu tadi karena lockdown pak pengadilan, ada empat hari," ucqp Hakim Fahzal
"Karena itu maka para hakim pada pulang ke daerah masing-masing. Jadi musyawarahnya belum tuntas. Kami majelis hakim meminta waktu besok rencananya pak," imbuhnya.
Dituntut 9 Tahun Penjara
Berita Terkait
-
PN Jakpus Lockdown, Pembacaan Vonis Dua Eks Pejabat Ditjen Pajak Ditunda Besok
-
Kasus Suap Ditjen Pajak, Nasib Angin Prayitno Aji dan Dandan Ramdani Ditentukan Hari Ini
-
8 Potret Siwi Widi, Eks Pramugari Garuda yang Terseret Kasus Suap Pegawai Pajak
-
Jaksa KPK Dakwa Dua PNS Pegawai Pajak Terima Suap Masing-masing Rp 6,4 Miliar
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO