Suara.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menyebut kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur karena ruangan lapas yang sudah melebihi kapasitas.
“Ini sudah jadi masalah yang terus menerus terjadi. Terkait apa alasannya, tentu over kapasitas menjadi hal dasar,” kata Koordinator Penanganan Kasus LBH Masyarakat, Yosua Octavian saat dihubungi Suara.com, Jumat (4/2/2022).
Merujuk pada data yang disampaikan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas I Cipinang, Tonny Nainggolan rumah tahanan Cipinang memang sudah melebihi kapasitas. Disebutkan, penghuni rutan sudah mencapai 3.206 orang dari kapasitas seharusnya 880 orang.
Kemudian kata Yosua, maraknya pungli di Lapas, juga disebabkan persoalan sistem peradilan yang koruptif, dari kepolisian hingga ke rumah tahanan.
“Ini jadi budaya yang terus melekat. Kami harus fair, enggak hanya terjadi di Lapas/Rutan Kemenkumham. Di tingkat kepolisian pun terjadi, dan ini masih kita temui,” ujarnya.
Bayar Rp 30 Ribu buat Tidur di Atas Kardus
Narapidana yang berada di Lapas Cipinang diharuskan membayar Rp 30.000 setiap minggu agar bisa tidur dengan nyaman beralas kardus di lorong tahanan.
Bahkan disebutkan untuk bisa tidur di dalam kamar dengan fasilitas yang lebih baik para warga binaan harus mengeluarkan uang lebih senilai Rp 5 juta hingga Rp 25 juta. Uang tersebut diduga disetorkan ke petugas lapas.
Narapidana harus mengeluarkan biaya untuk dapat tidur dengan nyaman karena lapas yang sudah melebihi kapasitas.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun menampik kabar tersebut. Kata dia Lapas Cipinang menyediakan matras bagi narapidana tanpa dipungut biaya apapun.
"Informasi tersebut sangat tidak betul. Alas tidur yang disediakan berupa matras dan tidak dipungut biaya apapun," ujarnya.
Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas I Cipinang, Tonny Nainggolan juga membantah kabar itu.
"Sementara ini setelah ditelusuri, kami tidak menjumpainya," kata Tonny saat dihubungi Suara.com.
"Jajaran saya juga sudah telusuri dan tindak lanjuti. Tidak ada ditemukan."
Berita Terkait
-
Selain Diduga Pungli Rp30 Ribu untuk Tidur, Warga Binaan Lapas Cipinang Dipatok Rp2 Juta untuk Bisa Selundupkan HP
-
Akui Pungli Kardus buat Alas Tidur, Cerita Eks Napi Lapas Cipinang Takut Diplonco hingga Bayar Kamar Jutaan Rupiah
-
Dugaan Pungli di Lapas Cipinang, Amnesty International Indonesia: Reformasi Sistem Penjara Mendesak
-
Viral Kasus Pungli! Napi Bisa Tidur Beralas Kardus Asal Bayar Rp 30 Ribu per Minggu, Begini Respons Kalapas Cipinang
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025