Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menjadi contoh penegakkan disiplin protokol kesehatan atau prokes di tengah pandemi Covid-19. Salah satu yang harus dilakukan ialah dengan menghentikan kegiatan kenegaraan secara offline. .
Hal itu berkaca dari adanya kejadian kerumunan warga tidak dapat terelakkan ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi-bagi kaus di Pasar Porsea, Toba, Sumatera Utara, Rabu (2/2/2022).
"Pemerintah harus menjadi contoh penegakkan disiplin prokes dengan menghentikan sementara kegiatan offline kenegaraan, seperti kunjungan kerja," kata Netty saat dihubungi, Sabtu (4/2/2022).
Menurutnya, saat ini pemerintah harus menerapkan rapat dan pertemuan lainnya secara online. Kunjungan atau inpeksi lapangan juga harus diminimalisir.
"Kegiatan kunjungan atau inspeksi lapangan diminimalisir hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, gelombang ketiga covid terutama varian Omicron jangan dianggap hal yang enteng.
"Ancaman gelombang ketiga dengan varian Omicron jangan dianggap sepele agar kita tidak menyesal karena kehilangan aset SDM bangsa yang berharga seperti para pejabat negara, anggota legislatif atau ASN," tandasnya.
Viral Kerumunan Presiden
Untuk diketahui, kerumunan warga tidak dapat terelakkan ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi-bagi kaus di Pasar Porsea, Toba, Sumatera Utara, Rabu (2/2/2022). Menanggapi itu, pihak Istana memastikan kalau kepala daerah sudah memberi imbauan kepada masyarakat untuk mengenakan masker.
Kehadiran Jokowi tersebut sontak menjadi seperti magnet bagi para warga. Kepala daerah yang bertanggung jawab dengan wilayahnya pun lantas meminta warga untuk tetap menjaga protokol kesehatan.
"Mereka diimbau sebelumnya untuk menggunakan masker oleh kepala wilayah," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (4/2/2022).
Heru menuturkan kalau antusiame masyarakat itu tidak dapat terbendung apalagi kalau daerahnya belum pernah dikunjungi Jokowi sebelumnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Daire, Sumatera Utara di mana Jokowi menjadi presiden pertama yang mengunjungi wilayah itu.
"Mereka sangat antusias, contohnya Kabupaten Dairi sejak 74 tahun baru ini presiden hadir di Kabupaten Dairi sehingga antusias," ungkapnya.
Lebih lanjut, Heru belum memiliki alternatif lain untuk mengurai warga sehingga tidak ada lagi kerumunan. Menurutnya akan sulit di samping antusias warga yang sangat tinggi.
"Sulit ya kalau keinginan masyarakat ingin menyapa presiden."
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang