Suara.com - Pengamat komunikasi politik Kunto Adi Wibowo memberikan komentar mengenai blusukan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah kasus Covid-19 meningkat.
Jokowi dinilai tidak bijaksana melihat kasus Covid-19 kembali melonjak.
"Menurut saya, apa yang dilakukan Pak Jokowi jadi enggak prudent, enggak bijaksana, dalam terkait kasus covid meningkat," ujar Kunto, dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Sabtu (5/2/2022).
Menurut Kunto, Jokowi bisa melakukan hal lain. Ia mengatakan, Jokowi tidak perlu melakukan blusukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
Blusukan tersebut justru dinilai secara politik tidak bermoral.
Sebab, jumlah kasus covid-19 di Indonesia semakin meningkat.
Kunto membaca dua pesan Jokowi yang tetap blusukan di tengah wabah Covid-19.
Menurutnya, Jokowi ingin berinvestasi dalam kesenangan publik.
Ia yakin Jokowi akan menghadapi krisis kepuasan publik dalam beberapa bulan mendatang akibat kasus covid-19.
Baca Juga: Sehari Tambah 49 Orang, Total 193 Kasus Aktif Covid-19 di Bantul
Oleh karena itu, langkah tersebut untuk menjamin kepuasan publik di sejumlah bidang.
"Mungkin ada pesan lain ya enggak usah takut lah sama omicron supaya roda ekonomi enggak terganggu. Itu mungkin pesan lain dari blusukan Pak Jokowi yang mengundang banyak orang," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memicu kerumunan di Pasar Porsea, Toba.
Jokowi disentil beberapa politikus lantaran video yang viral di Twitter.
Video tersebut memperlihatkan Jokowi yang membagikan kaos kepada masyarakat di Pasar Porsea, Toba, Rabu (2/2/2022) lalu.
Heru Budi Hartono kemudian memberikan penjelasan mengenai video tersebut.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya warga telah diimbau untuk menggunakan masker.
"Mereka diimbau sebelumnya untuk menggunakan masker oleh kepala wilayah," jelas Heru Budi Hartono, dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Sabtu (5/2/2022).
Heru Budi Hartono mengaku belum memiliki alternatif lain untuk mengurai warga.
Ia mengatakan, hal tersebut akan sulit dilakukan lantaran antusias warga yang tinggi.
"Sulit ya kalau keinginan masyarakat ingin menyapa presiden," katanya.
Berita Terkait
-
Pak Kepsek Sudah Vaksin Kena Covid-19 Dua Kali, Minyak Kayu Putih Berbau Minyak Tanah
-
Pasien Covid-19 Magelang Tambah 56 Orang dalam 2 Hari, Isoter Disiagakan untuk Lansia dan Komorbid
-
Sehari Tambah 49 Orang, Total 193 Kasus Aktif Covid-19 di Bantul
-
Sleman Dikerubungi Kasus Covid-19 di Sekolah, 74 Siswa dan Guru Isolasi di Asrama Haji
-
Tips Traveling di Masa Pandemi, Bikin Perjalanan Nyaman!
Terpopuler
- 3 Fakta Menarik Skuad Timnas Indonesia Jelang Duel Panas Lawan Arab Saudi
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 27 September 2025, Kesempatan Raih Pemain OVR 109-113
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
- Rumahnya Dijadikan Tempat Kebaktian, Apa Agama Krisna Mukti?
- Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan
Pilihan
-
Misi Bangkit Dikalahkan Persita, Julio Cesar Siap Bangkit Lawan Bangkok United
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
Terkini
-
Game-Changer Transportasi Jakarta: Stasiun KRL Karet dan BNI City Jadi Satu!
-
Ingin Benahi Masalah Keracunan MBG, Prabowo Minta Ompreng Dicuci Ultraviolet hingga Lakukan Ini
-
Gedung Bundar Siapkan 'Amunisi' untuk Patahkan Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim
-
Waspada! 2 Ruas Jalan di Jakarta Barat Terendam: Ketinggian Air Capai...
-
Viral SPBU Shell Pasang Spanduk 'Pijat Refleksi Rp1000/Menit', Imbas BBM Kosong
-
Tok! Lulusan SMA Tetap Bisa Jadi Presiden, MK Tolak Gugatan Syarat Capres-Cawapres Minimal Sarjana
-
Amnesty Tanggapi Pencabutan Kartu Identitas Liputan Istana: Contoh Praktik Otoriter
-
Tak Ada Damai, Penggugat Ijazah Gibran, Subhan Palal Beri Syarat Mutlak: Mundur dari Jabatan Wapres!
-
Dari OB dan Tukang Ojek Jadi Raja Properti, 2 Pemuda Ini Bikin Prabowo Hormat, Cuan Rp150 M Setahun!
-
Masa Depan PPP Suram? Pengamat: Di Mata Rakyat 'Mengurus Partai Saja Tidak Becus'