-
Stasiun KRL Karet dan Stasiun BNI City akan digabungkan menjadi satu.
-
Tujuannya untuk memperkuat integrasi superhub transportasi di TOD Dukuh Atas.
-
Menhub dan Gubernur DKI berkomitmen mempercepat realisasi proyek transportasi Jakarta.
Suara.com - Sebuah langkah strategis untuk menyempurnakan konektivitas transportasi publik di Daerah Khusus Jakarta segera terwujud.
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggabungkan Stasiun KRL Commuter Line Karet dengan Stasiun BNI City, menciptakan sebuah superhub yang terintegrasi penuh di kawasan transit oriented development (TOD) Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
Rencana signifikan ini menjadi salah satu agenda utama dalam rapat antara Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagadhi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Gambir, pada Senin (29/9/2025).
Menurut Pramono, penggabungan kedua stasiun ini akan menjadi game-changer bagi mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya.
"Bapak Menteri menyampaikan akan menggabungkan Stasiun Karet dengan BNI. Kalau itu terhubung, maka betul-betul konektivitas transportasi di Jakarta akan semakin baik," kata Pramono.
Diskusi tersebut tidak hanya berhenti pada peleburan dua stasiun.
Rapat juga membahas peningkatan fasilitas secara keseluruhan di kawasan TOD Dukuh Atas, yang saat ini telah menjadi simpul pertemuan berbagai moda transportasi, mulai dari KRL Commuter Line, Kereta Bandara, MRT Jakarta, hingga LRT Jabodebek.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga memaparkan progres terkini dari proyek-proyek strategis lainnya, seperti pembangunan jalur MRT Jakarta fase 2A, rencana pengembangan jalur MRT east-west, serta kelanjutan LRT Jakarta fase 1B.
"Mudah-mudahan dengan diskusi kita pada hari ini, apa yang menjadi hambatan transportasi di Jakarta dengan persetujuan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan bisa segera teratasi," ujarnya.
Baca Juga: DPRD Susun Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Pramono Anung Kasih Pesan Penting Ini
Menanggapi hal tersebut, Menhub Dudy Purwagadhi menyatakan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk merealisasikan visi pengembangan TOD Dukuh Atas sebagai hub transportasi utama dan termodern di Ibu Kota.
"Kami akan follow up terus, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat DKI, khususnya berkaitan dengan transportasi publik kereta api, khususnya, dapat bisa kami realisasikan dengan cepat," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
Rampung Akhir Bulan, Taman Bendera Pusaka Bakal Alih Fungsi Jadi 'Waduk' Saat Curah Hujan Tinggi
-
Prabowo Tidak Akan Anugerahkan Tanda Kehormatan ke Kapolri, Ini Alasannya
-
Pertemuan Prabowo dengan Taipan Dikritik: Kontradiktif dengan Semangat Lawan Oligarki!
-
Bukan Inisiatif Prabowo, Ahmad Khozinudin Sebut 5 Pengusaha Panik dan Minta Ketemu
-
Gus Ipul Desak Wali Kota Denpasar Tarik Ucapan Dinilai Menyesatkan Publik
-
Sarmuji Tegas ke Kader Golkar: Jangan Ada Jeruk Makan Jeruk di Koalisi
-
Ungkap Bobroknya Pilkada Langsung, Pengamat Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
-
Noel Bongkar Teka-teki Parpol Tiga Huruf Berinisial 'K' di Kasus Korupsi K3 Kemenaker
-
Kelakar Prabowo Jawab Tuduhan Otoriter: Jangan-jangan Rakyat Ingin Itu Sedikit untuk Lawan Koruptor
-
Prabowo Tegaskan Berani Ambil Abolisi dan Amnesti: Hukum Jangan Jadi Alat Politik